DIASPORA IQBAL

Pembangunan ekonomi yang mengorbankan lingkungan.

Dewasa ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 230 juta orang, yang menjadikan Indonesia sebagai negara berpopulasi terbesar keempat dunia. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah ke depannya seiring meningkatnya kesejahteraan penduduk dan stabilnya negara Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk berarti meningkatnya kebutuhan hidup penduduknya. Lantas, demi memenuhi segala macam kebutuhan itu dilakukanlah berbagai kegiatan pembangunan. Akhirnya, semakin besar kebutuhan manusia berakibat pada semakin besar volume pembangunan yang dilakukan.

Namun, kebutuhan manusia tidak dapat dibatasi karena dalam diri manusia terkandung sifat tidak mudah puas dan serakah. Mahatma Gandhi berkata bahwa Bumi ini tak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Jikalau berbalut dengan keserakahan, pembangunan yang dilakukan pun tidak lagi menganggap dimensi kehidupan secara komprehensif. Hanya satu dimensi kehidupan yang dimenangkan, yaitu dimensi ekonomi saja. Pembangunan jadinya menguntungkan aspek ekonomi saja yang mengorbankan dimensi lain, termasuk dimensi lingkungan.

Kondisi ini sesungguhnya berbahaya dalam penciptaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia generasi sekarang tanpa mengurangi atau mengorbankan kepentingan generasi manusia yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Konsep ini lalu dijadikan sebagai dasar pembangunan yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerhatikan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan sosial dan lingkungan dimana kegiatan ekonomi berlangsung.

Di negara-negara maju, pembangunan berkelanjutan telah digalakkan sudah sejak lama. Misalnya, melalui adanya syarat bahwa apapun yang diproduksi dan dikonsumsi harus memenuhi kriteria 3-green, yaitu green resources, green process dan green product.

Kondisi ini jauh berbeda dengan di Indonesia. Meskipun sudah dibuat peraturan yang menjadi dasar hukumnya, konsep pembangunan berkelanjutan belum terimplementasikan secara jelas, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Parahnya, dari elemen-elemen tersebut terkesan berdiam diri tidak menginisiasi langkah pelestarian lingkungan dalam pembangunan. Padahal, lingkungan terus menerus menjadi korban kanibalisme pembangunan ekonomi.

Daripada membiarkan kerusakan lingkungan semakin parah, ada baiknya kita coba menggalakkan upaya audit lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Audit lingkungan (Dadang Purnama, 1995) merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas atau kegiatan sebagai tanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Audit lingkungan ini sifatnya bukan keharusan (mandatory), melainkan kesukarelaan (voluntary) yang berarti komitmen sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Audit lingkungan di negara maju telah lazim dilakukan perusahaan dan pemerintah sebagai sarana peningkatan citra dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat. Pemerintah dan perusahaan di Indonesia perlu mencontoh implementasi audit lingkungan di negara maju. Jikalau berhasil dimasifkan di Indonesia, ini pun menjadi tanda bahwa lingkungan bukanlah sesuatu yang harus dikalahkan ketika berbicara pembangunan ekonomi. Audit lingkungan pun bisa menjadi sarana menyetarakan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi meraih sustainable development.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tepatnya rukun ke 5, yang pastinya menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya. Allah SWT melalui agama-Nya, yaitu dienul Islam, telah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan kewajiban membayar zakat, sekaligus juga memerintahkan untuk mengelola zakat itu secara baik.

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan (habluminallah) tetapi zakat memiliki dimensi kemanusiaan (habluminannaas) yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, yaitu: saling tolong-menolong antar sesama manusia, dibangun di atas nilai- nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukan lah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, melainkan kehidupan dunia dan akhirat sama-sama menjadi tujuannya. Bagi Islam, zakat adalah tool pembangun umat manusia.

Dalam pembahasan zakat, biasanya diikatkan juga dengan infak dan shadaqah sehingga timbul istilah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Tuntunan agar setiap umat Islam berzakat, infaq dan shadaqah telah banyak difirmankan oleh Allah dalam Al Quran. Ada beberapa ayat Alqur’an yang berisi perintah dan anjuran untuk berzakat, infaq dan shadaqah, yaitu: Surat Al Baqarah 245, 261-263, 271, dan 274, Al Hadiid 11 dan 18, Al Muzammiil 20, Ali Imran 134, Saba’ 39, dan At-Taghabun 16-17.

Tidak hanya itu, umat Islam juga diperintahkan Allah untuk mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pengelolaan ZIS wajib dilakukan agar dalam penarikan dan pendistribusiannya tepat sasaran dan sesuai dengan aqidah Islam. Adapun perintah untuk mengelola ZIS ini sejalan seperti apa yang difirmankan Allah dalam Surat At-Taubah 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat iru kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesunguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.“

Potensi Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta orang. Persentase penduduk yang memeluk Islam adalah kurang lebih 85% dari total penduduk Indonesia. Jadi, jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang. Dengan jumlah penduduk muslim sebesar itu, tentu sangat berpeluang sekali kebermanfaatan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya pembangunan bangsa secara umum dan upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam secara khusus. Apalagi dengan naiknya pendapatan perkapita yang pada tahun 2008 telah mencapai $2400. Tentu potensi zakat sangatlah besar bagi bangsa Indonesia.

Melihat keadaan penduduk Indonesia yang demikian, zakat bisa menumbuhkan asa dan harapan yang besar bagi kelancaran pembangunan. Diperkirakan potensi zakat Indonesia tahun 2008 sebesar Rp 19 Triliun. Subhanallah! Angka itu pun belum termasuk dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Jika digabung bahkan bisa mencapai angka fantastis sebesar ratusan triliunan rupiah. Potensi yang sangat besar ini jika termanfaatkan secara benar tentu akan bisa melepaskan bangsa ini dari jerat utang pembangunan yang malah memiskinkan rakyat. Jumlah zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang terkumpul bahkan berpotensi menjadi sumber utama pembangunan bangsa setelah pajak.

Namun, pada realitas sekarang, jumlah zakat yang terkumpul secara nasional masih kurang dari 2,5 persen alias hanya sebesar Rp 900 miliar rupiah per tahun (Antara, 2/3/2009). Kenyataan ini berarti menunjukkan bahwa potensi zakat masihlah belum tergarap dengan maksimal. Namun, ini juga bisa berarti bahwa rendahnya nilai zakat adalah juga karena masih rendahnya kesadaran para muzakki (wajib mengeluakan zakat) menunaikan rukun zakat ini, terutama lewat lembaga pengelola zakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi zakat untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyejahteraan umat Islam masih sangat terbuka luas. Upaya penanaman kesadaran muzaki untuk berzakat di lembaga pengelola zakat harus terus intensif digalakkan. Di sisi lain lembaga pengelolaan zakat yang menampung dan mendistribusikan zakat juga harus diupayakan keberadaan dan fungsinya secara menyeluruh. Peran pendukung majunya pengelola zakat juga wajib menjadi pemikiran dan upaya bersama, baik itu dari pemerintah, ulama, lembaga zakat itu sendiri, masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang terkait seperti IAI.

Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, tidak hanya didasarkan pada pengertian istilah zakat semata. Zakat dalam Al-Quran memiliki dua pengertian. Zakat sebagai kata kerja diartikan membersihkan hati atau jiwa. Di lain pihak, zakat juga berarti tumbuh dan menumbuhkan, yang bisa diartikan sebaai menumbuhkan kemanusiaan. Jadi, dengan zakat, martabat seseorang yang rendah atau merosot karena kemiskinan dapat dinaikkan.

Yang terkait dengan potensi zakat untuk didayagunakan untuk kesejahteraan umat adalah pengertian yang kedua, yaitu sebagai penumbuh rasa kemanusiaan yang berkorelasi pada tool untuk menghilangkan kemiskinan. Namun, apakah pengertian itu secara otomatis akan menghilangkan kemiskinan? Bagaimana bisa terjadi? Jika seseorang itu miskin, lalu diberi zakat, sadaqah ataupun infaq, apa lantas ia akan terentas dengan sendirinya dari belenggu kemiskinan? Pertanyaan itu bisa mengarahkan bahwa sesungguhnya dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat itu perlu penjelasan rasional, yaitu tidak semata-mata bersifat dogmatis bahwa zakat dalam perspektif agama langsung mengentaskan kemiskinan.

Upaya kajian dan pemikiran strategis untuk memunculkan langkah revolusioner terhadap pengentasan kemiskinan melalui zakat harus selalu digalakkan. Salah satu langkah strategis itu adalah dengan menggiatkan adanya lembaga pengelola zakat yang dikelola dengan cara yang bagus. Dalam lembaga pengelola zakat itu perlu ada manajemen yang baik dan sistematis sehingga memungkinkan tercapainya hakikat dari zakat itu sebagai pemberantas kemiskinan. Singkatnya, untuk mencerabut akar-akar kemiskinan demi lancarnya pembangunan bangsa, harus dicapai dengan lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen yang handal.

Badan/ Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (lAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu: UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI no 381 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga Amil Zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial-kemasyarakatan. Lembaga-lembaga itu seperti: LAZIS NU, Dompet Dhuafa Republika dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kondisi yang sangat bagus demi menciptakan pertumbuhan zakat sebagai alat pemberdayaan umat.

Namun, untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan.

Oleh karena itu zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi/ lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun, tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menangguk profit. Dengan demikian, sistem manajerial dalam lembaga penyalur zakat beda dengan badan usaha pada umumnya. Sistem manajemen itu dapat dilihat secara umum lewat struktur organisasi pengelola zakat, yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Pengelola Zakat

Dengan mencermati struktur tersebut, ini berarti lembaga pengelola zakat sudah seperti layaknya badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang rapi. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan bisa terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat.

Penutup

Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat sudah selayaknya berbenah diri menyesuaikan perkembangan zaman. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan mekanisme manajemen yang sistematis. Ini sangat penting agar zakat-zakat dari masyarakat tidak sertamerta hanya disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, akan tetapi perlu dikelola dan diimplementasikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat Islam, misalkan sebagai modal kerja usaha dan pembangunan infrastruktur yang bisa termanfaatkan oleh banyak orang.

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. Akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini.

Jika masyarakat sudah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terjadi masifikasi aktivitas berzakat pada semua rakyat Indonesia. Potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah ini pun akan terwadahi dalam lembaga pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pembangunan di Indonesia pun akan dapat semakin maju dan giat dengan adanya keintesifan masyarakat untuk berzakat lewat lembaga pengelola zakat. Zakat untuk pembangunan umat adalah sebuah urgensi yang harus segera dimanfaatkan.

Kampus FEB UGM

Membuat sebuah program tak sahih tanpa menyusun anggarannya. Anggaran yang tersusun merupakan perwujudan dari berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu program agar bisa berjalan. Program tanpa anggaran adalah imaji tak terimplementasi. Anggaran adalah katalisator inti terselenggaranya program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penggagasnya untuk mencapai suatu tujuan.

Anggaran bisa juga merupakan kontrol untuk memastikan suatu program terlaksana dengan baik. Program yang baik adalah yang tepat sasaran sesuai tujuannya dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan.

Suatu negara, organisasi, perusahaan ataupun kumpulan manusia lainnya yang memiliki tujuan adalah entitas yang memiliki program dan mengimplementasikan programnya itu dengan anggaran sebagai patokannya. Sebaik apapun program yang telah dibuat tapi tanpa dana anggaran yang memadai, hasil yang dicapai tentu tidak akan optimal. Yang terjadi mungkin implementasi program sebatas pada capaian minimumnya. Namun, ada kalanya program mampu terlaksana secara efektif dengan menggunakan dana yang lebih minim dari anggarannya karena program dilaksanakan secara ‘mati-matian’ memampatkan dana yang ada. Atau bisa juga karena anggarannya telah di-markup terlebih dulu sebagai pengantisipasian di awal.

Suatu negara telah lazim mengkorelasikan program dan anggarannya lewat APBN-nya. Setiap tahun selalu disusun RAPBN yang kemudian bisa disahkan menjadi APBN untuk mendanai program-program pemerintah. Program dan anggaran negara dalam APBN merupakan kesatuan yang terintegrasi. Ini sebuah contoh awam sebuah program dan anggaran terkoneksi.

Pun, di dalam organisasi kemahasiswaan yang merupakan wadah para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualitasnya di berbagai bidang sesuai minatnya, program dan anggaran adalah ibarat aur dengan tebing, tak terpisahkan. Program-program organisasi bisa terimplementasikan jika ada pula anggaran yang menyertainya. Memang, anggaran untuk organisasi adalah contoh yang sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan anggaran negara (APBN) ataupun anggaran korporasi bisnis. Namun, ini sebuah pengejahwantahan dari upaya pembelajaran mahasiswa melalui organisasi itu sehingga tak menuntut program yang rumit ataupun anggaran yang megah.

Bersetia pada landasan pokok organisasi, setiap tahun organisasi kemahasiswaan selalu berganti kepengurusannya dan mungkin pula program-programnya sesuai inisiatif pengurusnya. Kemudian, ini menghasilkan akselerasi bagus dari organisasi kemahasiswaan yang setiap tahun semakin meningkat kuantitas dan kualitas program-programnya. Ini suatu pertanda bahwa fungsi aktualitas diri dan pembelajaran mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan telah terjadi.

Dalam organisasi kemahasiswaan, anggaran pun menyesuaikan dengan programnya karena programnya dulu yang disusun baru kemudian anggarannya. Secara internal, anggaran memfasilitasi program-program yang ingin dan akan dilakukan oleh pelaku organisasi, yaitu mahasiswa-mahasiwa anggotanya. Secara eksternal, anggaran merupakan pengakuan dari eksistensi bahwa organisasi ‘masih’ ada.

Sumber dana pada anggaran organisasi kemahasiswaan adalah sebagian berasal dari pihak fakultas berupa DPP/SPP dan FOKOMA, dan sebagian lainnya diusahakan secara mandiri oleh pengurus dan anggota organisasi tersebut. Namun, terdapat beberapa organisasi yang menggantungkan sebagian besar pogram kerjanya pada dana fakultas. Ini kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan pendanaan sesungguhnya adalah ada pada pihak fakultas dan itu umum terjadi pada setiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di manapun berada. Kekuasaan itu bukan berarti sebagai absolutisme ‘perintah’ fakultas pada program kerja organisasi mahasiswa, tetapi pada kuasa penggelontoran dana.

Dalam kaidah DPP/SPP, anggaran yang dibuat tidak terbatas pada kuota, tetapi disesuaikan dengan besaran wajar biaya yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan program-programnya secara berkualitas. Sebaliknya, dalam kaidah FOKOMA, dana yang didapat setiap organisasi berbasiskan pada analisis kelayakan suatu program untuk didanai oleh dana FOKOMA. Pembagian dua sumber dana itu telah dibahas beberapa bulan yang lalu dan semua organisasi telah mendapat bagiannya tersendiri.

Sayangnya, beberapa waktu lalu, sebuah berita tak menggembirakan datang pada semua organisasi mahasiswa. Dana DPP/SPP disunat oleh fakultas! Ini bak halilintar di siang bolong karena sebelumnya telah disanggupi dan tidak ada indikasi yang mengarah pada pemotongan dana DPP/SPP. Penulis, yang diamanahkan sebagai pemimpin di suatu lembaga khusus (LK) pun terkejut dan harus memutar otak untuk memperlakukan masalah ini. Penyesuaian pun harus dilakukan pada internal organisasi menghadapi ‘absolutisme’ pemotongan anggaran ini. Beberapa pos pun anggarannya harus terkorbankan sebagai tumbal atas ketidakkuasanya organisasi mahasiswa mencegah pemotongan anggaran. Saya rasa semua insan organisasi kemahasiswaan pun kelabakan dan kecewa menghadapi ‘sunatan massal’ ini.

Tak berdayanya kuasa atas dana memang potret organisasi mahasiswa yang tak mungkin bisa mandiri dalam segi dana. Andaikan pun bisa mandiri sendiri, ini bukan sebagai berita yang membanggakan bagi sebuah organisasi kemahasiswaan. Masalah legitimasi atas organisasi menjadi akar pokok organisasi tidak berdaya dalam hal kemandirian. Anggaran dari dana fakultas adalah instrumen dari legitimasi. Organisasi kemahsiswaan yang terlegitimasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM adalah organisasi yang mendapat suntikan dana DPP/SPP dari pihak fakultas.

Sebenarnya, pemotongan ini dapat saja dihindari jika pada waktu awal penyusunan anggaran, pihak fakultas telah menetapkan besar kemampuannya dalam penyediaan DPP/SPP untuk organisasi kemahasiswaan. Komunikasi dengan semua organisasi kemahasiswaaan juga harus terbuka luas dan transparan tidak sebatas pada perwakilan mahasiswa saja, misalkan publikasi RKAT di website. Selain itu, persepsi yang salah atas organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan juga harusnya dihindari oleh dekanat yang baru. Kegiatan kemahsiswaan tidak identik dengan kegiatan organisasi kemahsiswaan karena bisa saja mahasiswa yang tak tergabung dalam organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatannya dengan mengatasnamakan FEB. Jika itu dipenuhi, seharusnya tak akan terjadi miskomunikasi terkait anggaran seperti ini yang mengganggu program-program organisasi kemahasiswaan.