DIASPORA IQBAL

Kampus FEB UGM

Membuat sebuah program tak sahih tanpa menyusun anggarannya. Anggaran yang tersusun merupakan perwujudan dari berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu program agar bisa berjalan. Program tanpa anggaran adalah imaji tak terimplementasi. Anggaran adalah katalisator inti terselenggaranya program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penggagasnya untuk mencapai suatu tujuan.

Anggaran bisa juga merupakan kontrol untuk memastikan suatu program terlaksana dengan baik. Program yang baik adalah yang tepat sasaran sesuai tujuannya dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan.

Suatu negara, organisasi, perusahaan ataupun kumpulan manusia lainnya yang memiliki tujuan adalah entitas yang memiliki program dan mengimplementasikan programnya itu dengan anggaran sebagai patokannya. Sebaik apapun program yang telah dibuat tapi tanpa dana anggaran yang memadai, hasil yang dicapai tentu tidak akan optimal. Yang terjadi mungkin implementasi program sebatas pada capaian minimumnya. Namun, ada kalanya program mampu terlaksana secara efektif dengan menggunakan dana yang lebih minim dari anggarannya karena program dilaksanakan secara ‘mati-matian’ memampatkan dana yang ada. Atau bisa juga karena anggarannya telah di-markup terlebih dulu sebagai pengantisipasian di awal.

Suatu negara telah lazim mengkorelasikan program dan anggarannya lewat APBN-nya. Setiap tahun selalu disusun RAPBN yang kemudian bisa disahkan menjadi APBN untuk mendanai program-program pemerintah. Program dan anggaran negara dalam APBN merupakan kesatuan yang terintegrasi. Ini sebuah contoh awam sebuah program dan anggaran terkoneksi.

Pun, di dalam organisasi kemahasiswaan yang merupakan wadah para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualitasnya di berbagai bidang sesuai minatnya, program dan anggaran adalah ibarat aur dengan tebing, tak terpisahkan. Program-program organisasi bisa terimplementasikan jika ada pula anggaran yang menyertainya. Memang, anggaran untuk organisasi adalah contoh yang sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan anggaran negara (APBN) ataupun anggaran korporasi bisnis. Namun, ini sebuah pengejahwantahan dari upaya pembelajaran mahasiswa melalui organisasi itu sehingga tak menuntut program yang rumit ataupun anggaran yang megah.

Bersetia pada landasan pokok organisasi, setiap tahun organisasi kemahasiswaan selalu berganti kepengurusannya dan mungkin pula program-programnya sesuai inisiatif pengurusnya. Kemudian, ini menghasilkan akselerasi bagus dari organisasi kemahasiswaan yang setiap tahun semakin meningkat kuantitas dan kualitas program-programnya. Ini suatu pertanda bahwa fungsi aktualitas diri dan pembelajaran mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan telah terjadi.

Dalam organisasi kemahasiswaan, anggaran pun menyesuaikan dengan programnya karena programnya dulu yang disusun baru kemudian anggarannya. Secara internal, anggaran memfasilitasi program-program yang ingin dan akan dilakukan oleh pelaku organisasi, yaitu mahasiswa-mahasiwa anggotanya. Secara eksternal, anggaran merupakan pengakuan dari eksistensi bahwa organisasi ‘masih’ ada.

Sumber dana pada anggaran organisasi kemahasiswaan adalah sebagian berasal dari pihak fakultas berupa DPP/SPP dan FOKOMA, dan sebagian lainnya diusahakan secara mandiri oleh pengurus dan anggota organisasi tersebut. Namun, terdapat beberapa organisasi yang menggantungkan sebagian besar pogram kerjanya pada dana fakultas. Ini kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan pendanaan sesungguhnya adalah ada pada pihak fakultas dan itu umum terjadi pada setiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di manapun berada. Kekuasaan itu bukan berarti sebagai absolutisme ‘perintah’ fakultas pada program kerja organisasi mahasiswa, tetapi pada kuasa penggelontoran dana.

Dalam kaidah DPP/SPP, anggaran yang dibuat tidak terbatas pada kuota, tetapi disesuaikan dengan besaran wajar biaya yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan program-programnya secara berkualitas. Sebaliknya, dalam kaidah FOKOMA, dana yang didapat setiap organisasi berbasiskan pada analisis kelayakan suatu program untuk didanai oleh dana FOKOMA. Pembagian dua sumber dana itu telah dibahas beberapa bulan yang lalu dan semua organisasi telah mendapat bagiannya tersendiri.

Sayangnya, beberapa waktu lalu, sebuah berita tak menggembirakan datang pada semua organisasi mahasiswa. Dana DPP/SPP disunat oleh fakultas! Ini bak halilintar di siang bolong karena sebelumnya telah disanggupi dan tidak ada indikasi yang mengarah pada pemotongan dana DPP/SPP. Penulis, yang diamanahkan sebagai pemimpin di suatu lembaga khusus (LK) pun terkejut dan harus memutar otak untuk memperlakukan masalah ini. Penyesuaian pun harus dilakukan pada internal organisasi menghadapi ‘absolutisme’ pemotongan anggaran ini. Beberapa pos pun anggarannya harus terkorbankan sebagai tumbal atas ketidakkuasanya organisasi mahasiswa mencegah pemotongan anggaran. Saya rasa semua insan organisasi kemahasiswaan pun kelabakan dan kecewa menghadapi ‘sunatan massal’ ini.

Tak berdayanya kuasa atas dana memang potret organisasi mahasiswa yang tak mungkin bisa mandiri dalam segi dana. Andaikan pun bisa mandiri sendiri, ini bukan sebagai berita yang membanggakan bagi sebuah organisasi kemahasiswaan. Masalah legitimasi atas organisasi menjadi akar pokok organisasi tidak berdaya dalam hal kemandirian. Anggaran dari dana fakultas adalah instrumen dari legitimasi. Organisasi kemahsiswaan yang terlegitimasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM adalah organisasi yang mendapat suntikan dana DPP/SPP dari pihak fakultas.

Sebenarnya, pemotongan ini dapat saja dihindari jika pada waktu awal penyusunan anggaran, pihak fakultas telah menetapkan besar kemampuannya dalam penyediaan DPP/SPP untuk organisasi kemahasiswaan. Komunikasi dengan semua organisasi kemahasiswaaan juga harus terbuka luas dan transparan tidak sebatas pada perwakilan mahasiswa saja, misalkan publikasi RKAT di website. Selain itu, persepsi yang salah atas organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan juga harusnya dihindari oleh dekanat yang baru. Kegiatan kemahsiswaan tidak identik dengan kegiatan organisasi kemahsiswaan karena bisa saja mahasiswa yang tak tergabung dalam organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatannya dengan mengatasnamakan FEB. Jika itu dipenuhi, seharusnya tak akan terjadi miskomunikasi terkait anggaran seperti ini yang mengganggu program-program organisasi kemahasiswaan.

Dari kemarin, seluruh rakyat telah puas menyimak bahwa semua capres telah menyampaikan janji-janji kemakmuran untuk bangsa ini, apapun slogan dan program yang diusungnya. Semua capres dipastikan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Semua capres berjanji ingin membangun petani, buruh, nelayan dan kaum-kaum marjinal lain. Semua capres telah bersuara menolak dominasi asing dalam perekonomian Indonesia. Semua capres bervisi-misi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan rakyat.

Hari ini, 8 Juli 2009, tibalah hari keramat yang akan sangat menentukan perjalanan bangsa ini selama lima tahun kedepan. Hari ini, Pilpres 2009 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Segala visi-misi dan program capres-cawapres telah dikantongi. Sekitar 175 juta rakyat Indonesia – kecuali golput – berbondong-bondong datang menuju bilik suara untuk memberikan suaranya kepada salah satu capres-cawapres pilihannya. Rakyat datang mencontreng dengan membawa harapan tinggi, yaitu: ingin mendapatkan pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat .

Setiap terjadi pemilu pastinya alasan pemilih memilih akan bersangkut paut dengan dua hal utama yaitu, rasionalitas dan loyalitas. Pemilih yang mengedepankan rasionalitasnya adalah pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah orang yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Dalam Pilpres ini, pemilih rasional akan memilih pasangan calon presiden/wakil presiden, yang menurut perhitungan bisa membawa keuntungan baginya – dan juga rakyat – di masa depan, apa pun bentuk keuntungan itu.

Sedangkan pemilih yang loyal adalah pemilih yang memiliki loyalitas dan kesetiaan pada salah satu figur pribadi calon. Dasar pemilih loyal terbangun karena sudah adanya ikatan psikologis dan emosional yang kuat antara figur dengan pendukungnya. Sesosok figur dipandang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah bangsa yang didasari pada sifat dan kepribadian yang melekatnya. Pemilih loyal cenderung memberikan hak suaranya berdasarkan kesamaan pandangan, sifat dan ideologi yang dimiliki figurnya.

Menurut pribadi penulis, rasionalitas harus dijunjung di atas loyalitas. Dengan demikian, kita akan lebih terfokus pada visi-misi dan program capres mana yang lebih menguntungkan rakyat pada saat penjabatannya. Pemilih yang rasional tentu akan bisa mengetahui mana yang yang terbaik bagi bangsa ini karena pilihannya dilandaskan pada perhitungan yang bermanfaat.

Rasional dalam memilih akan menghindarkan kita dari kebutaan (blindness) pada calon presidennya. Figur yang semata-mata didukung berdasarkan sifat yang melekat tanpa diperhatikan program yang dimilikinya, tentu bisa menjadi sebuah kamuflase yang menyesatkan rakyat. Kita bisa kena tipu bahwa di masa mendatang ternyata apa yang dijanjikannya hanya omong kosong belaka. Ini mungkin terjadi karena kita tidak rasional dan jujur memilih seseorang yang kenyataannya bukan menjadi sosok pemimpin terbaik.

Sekarang, Pilpres 2009 adalah saat tepat untuk rakyat menentukan pilihan siapa yang tepat duduk di singgasana RI-1 dan RI-2 berdasarkan rasionalitasnya. Dengan mengedepankan rasionalitasnya, ini sebagai indikator pula bahwa bangsa ini telah semakin cerdas dalam berdemokrasi. Hari ini, marilah mencontreng dengan rasionalitas kita pada capres-cawapres demi Indonesia yang lebih baik.

Namun, pertanyaannya kini adalah adakah capres dan cawapres yang telah bergelora mengusung peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dalam lembar visi-misinya? Menurut pendapat penulis pribadi, jawabannya adalah belum ada. Ironis tentunya ketika upaya masyarakat yang tak kenal menyerah menuntut perbaikan kualitas pendidikan nasional ternyata tidak digubris oleh parpol ‘wakil’ mereka.

Penulis pun beretorika tidak diacuhkannya isu pendidikan adalah karena para elit parpol egois lebih sibuk sendiri-sendiri membangun koalisi demi maju ke Pilpres Juli nanti. Baik Blok S, Blok J, Blok M maupun blok-blok lainnya belum dan mungkin saja tidak membahas isu rendahnya kualitas pendidikan karena egoisme politik-sentrisme mereka.

Pun, mungkin sama saja, kalaupun pasangan capres dan cawapres sudah terbentuk dan kemudian menyuarakan perbaikan pendidikan Indonesia, sepertinya masyarakat sudah paham dan memprediksikan tidak akan ada wacana dan gagasan baru terkait pendidikan Indonesia. Mereka mungkin hanya mengobral janji-janji mengenai bagaimana menghabiskan dana 20% APBN tanpa bervisi menjadikan pendidikan Indonesia maju dan berdaya saing pada percaturan global. Yang timbul kemudian adalah apatisme masyarakat dalam mencermati visi-misi pendidikan oleh capres. Itu percuma saja tentunya.

Bukannya pesimis bahwa pendidikan negeri ini tidak bisa beranjak dari keterpurukkan, tetapi dilihat dari tendensi bahwa semua kandidat akan memprioritaskan program gratis pendidikan dasar tanpa memperhitungkan peningkatan kualitasnya, mungkin wajah pendidikan kita tetaplah stagnan tanpa berakselerasi. Capres dan cawapres kita masih bisu untuk membuat sistem pendidikan yang berkualitas tinggi sekaligus terjangkau.

Alokasi 20% dana APBN 2009 sebesar Rp 224 triliun masih berupa hanya sebatas penjelmaan penetapan janji konstitusi. Tak ada program nyata untuk membuat pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan rakyat dari penderitaan. Yang ada malahan pendidikan yang dikomoditaskan selayaknya barang yang dijual di pasar. Akibatnya pendidikan pun mahal dan pendidikan yang berkualitas pun masih sangat jauh dari jangkauan masyarakat marjinal seperti: petani, buruh kasar, nelayan, dan tenaga kerja lain yang berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, yang wajib diingat oleh para capres dan cawapres dalam mengusung visi-misinya adalah pendidikan merupakan media terpenting untuk membawa bangsa ini menjadi digdaya dan sejahtera. Program-program pendidikan yang diangkat pun harusnya tidak lagi hanya sekedar pemenuhan sekolah gratis. Namun, menciptakan pendidikan terjangkau, beruntung gratis, dengan berorientasi pada peningkatan kualitas adalah hal yang terpenting untuk kemajuan pendidikan kita.

Bernyanyi adalah kesenangan yang terbukti paling ampuh membuat hati dan jiwa kita terlepas dari segala kepenatan dan beban hidup. Lewat untaian kata-kata yang dibalut alunan n

ada-nada, sebuah nyanyian harmonis bisa terdendangkan sebagai pengekspresian kata hati. Tak peduli genre musik itu adalah pop, hip-hop, rock, metal bahkan dangdut ataupun keroncong, yang penting nyanyian itu mampu menyenangkan jiwa, baik bagi penyanyi maupun pendengarnya.

Akhirnya, acara karaoke ini pun selesai. Setelah tiga jam bersenang-senang dengan berkaraoke bersama awak-awak EQ, saya pun pulang dan kembali kepada kedukaanku persis sebelum saat ikut karaoke. Saya menyadari bahwa waktu karaoke saya menyanyikan lagu Terlalu Manis ciptaan Slank adalah benar adanya dari sisi maknanya. Namun “Terlalu Manis” ini bukan berarti dimaksudkan pada kenangan berkaraoke dengan awak EQ, melainkan pada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan EQ, yaitu salah seorang yang menjadi bagian kehidupan pribadiku. Kemudian, saya sadar dan harus menegakkan wajah! Yang sudah biarlah berlalu. Berada dalam kenestapaan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Toh juga saya punya teman-teman di EQ yang “Tidak Akan Mampu Melupakan dan Dilupakan”.

Tak bisa dimungkiri, beberapa waktu lalu, kasus Ambalat berhasil memerahkan telinga rakyat Indonesia. Banyak pihak yang gemas atas perilaku provokatif Malaysia yang berulang kali dan seenaknya saja melanggar masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin. Bahkan, sempat ada yang terpancing dengan mengeluarkan wacana bahwa pelanggaran itu harus ditindak tegas melalui serangan militer ke kapal penyusup itu. Mungkin, cara itu perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan oleh Malaysia.

Namun, sebelum terjadi masalah yang lebih serius dan frontal mengarah pada benturan fisik, akhirnya kedua negara sepakat untuk mendinginkan suasana dengan berkomunikasi damai secara intensif melalui pejabat militer dua negara tersebut, Setidaknya, ‘pertengkaran’ antara dua saudara ini pun dalam satu hal dapat terselesaikan untuk sementara. Walaupun, pada hal-hal lain masih terdapat banyak masalah yang rentan menganggu hubungan antar kedua negara ini

Penyelesaian damai dengan komunikasi yang diinisiasi oleh pejabat dua negara itu memang sungguh baik. Namun, penyelesaian seperti itu hanyalah sebuah upaya insidental yang meredakan api gejolak untuk sesaat saja. Bahkan, bisa dikatakan seolah hanya berguna untuk menunda masalah supaya saat ini tidak menjadi besar.

Berkaca pada pengalaman historis, komunikasi seperti itu tidak lah akan tahan lama jika tidak dibarengi dengan kesepakatan yang lebih lanjut atas kasus ini. Di masa depan, kasus pelanggaran dan sengketa perbatasan dengan Malaysia akan terjadi lagi jika kita tidak segera menuntaskannya

Jika ditilik dari pokok masalahnya, kasus Ambalat bisa terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda terkait batas kedaulatan masing-masing negara di Blok Ambalat. Penafsiran yang berbeda ini menjadikan kapal-kapal tentara diraja Malaysia menganggap bahwa mereka masih di wilayahnya. Walaupun demikian, secara hukum internasional, wilayah itu adalah sahih milik Indonesia. Sejatinya, tidak adanya kesepahaman yang padu atas landasan hukum batas negara masing-masing itu menjadikan konflik seperti ini seringkali terjadi.Oleh karena itu, dilihat urgensi kasus ini, maka pembicaraan terkait upaya abadi penyelesaian kasus Ambalat harus segera dilakukan. Pemerintah tidak harus menunggu terpilihnya presiden periode 2009-2014 untuk menuntaskan masalah ini. Mulai dari sekarang digagas adalah upaya yang lebih baik. Bukankah kedaulatan sebuah negara adalah harga mati yang harus segera diperjuangkan. Sebagai bangsa yang berdaulat tentu kita tidak akan rela bagian wilayahnya direbut oleh pihak asing, meskipun hanya sejengkal tanah.

Pemerintah RI harus segera melakukan pembicaraan serius terkait perbatasan khususnya Blok Ambalat dengan Pemerintah Malaysia. Dalam membahas pembicaraan itu juga harus diperkuat bukti yang memastikan wilayah itu sahih milik NKRI. Ini tentu untuk menghindari terulangnya kasus Sipadan-Ligitan yang ‘terpaksa’ masuk ke wilayah Malaysia. Kita harus serius mempertahankan keutuhan NKRI ini karena hilangnya salah satu wilayah kita berarti adalah hilangnya harga diri bangsa ini. Pemerintah, serius dan segeralah menjadikan Ambalat sebagai wilayah abadi NKRI!

Para abdi rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu I

Sosok pemimpin bangsa yang ideal adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengabdian hidupnya, di atas kepentingan lainnya. Tak peduli dirinya sedang dirundung berbagai urusan, rakyat tetaplah harus dinomorsatukan. Terlebih negeri ini adalah negeri demokrasi. Dari rakyatlah mereka berasal, tentu juga untuk rakyat lah mereka mengabdi. Harusnya bagi para pemimpin negeri ini, berfokus untuk mengurusi kepentingan 230 juta penduduknya adalah sebuah keniscayaan yang mutlak.

Dan sekarang, masa kampanye untuk Pilpres pun telah dimulai per 2 Juni kemarin. Masa ini pun tepat untuk dijadikan sebagai ujian final pemimpin kita untuk membuktikan siapa saja yang lolos sebagai abdi rakyat selama ini.

Melihat realita, tercatat dua orang pemimpin petahana negeri ini, yaitu SBY dan Jusuf Kalla masing-masing maju ke kancah pemilihan Presiden. Kemudian pencalonan ini menghasilkan multiplier effect berupa masuknya menteri-menteri dalam tim sukses mereka. Tercatat ada 12 menteri yang ikut sebagai tim kampanye nasional Pilpres. Mencengangkan, dari 34 menteri kabinet Indonesia bersatu, ternyata sepertiganya harus ‘dipinjam’ untuk mensukseskan capres jagoan parpolnya.

Dapat dibayangkan, jika pemimpin-pemimpin itu sedang asyik melaksanakan kampanyenya, mereka pasti dengan senang hati menanggalkan sejenak jabatannya sebagai pengabdi rakyat. Mereka beralih fungsi menjadi pengabdi partai atau capres. Mereka lebih berkomitmen pada kepentingan yang berlandaskan pada ‘permainan’ parpol ini. Komitmen dasar untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat saat mereka dulu terpilih menjadi pemimpin pun kini harus termarjinalkan.

Belum terlampau jauh memasuki masa kampanye, sudah ada bukti yang mempertanyakan pengabdian kepada rakyat. Kasus ‘pelecehan’ atas kedaulatan batas negara oleh Malaysia yang terjadi berulangkali tidak digubris para pemimpin secara bijak dan cekatan. Belum lagi kasus Manohara yang merendahkan martabat bangsa ini oleh Malaysia juga, dibiarkan sebagai angin lalu saja. Lantas, di manakah tindakan dari pemimpin negeri ini? Mungkin mereka terlampau khusyuk dalam menyiapkan amunisi untuk Pilpres besok.

Menurut hemat penulis, kondisi seperti ini adalah cerminan buruk para pemimpin negeri ini yang dengan mudah lupa ingatan pada kepentingan rakyat. Para pemimpin masih bertradisi harus ‘pekewuh’ menjunjung tinggi kepentingan partai atau capresnya. Kepentingan pribadi atau partainya telah diletakkan di atas mengalahkan kepentingan rakyat.

Pun, harus diakui saat ini ada juga kecenderungan pemimpin berupaya untuk melanggengkan atau meneruskan kekuasaan yang telah ia nikmati. Oleh karena itu, wajar jika sekarang banyaknya menteri yang ‘jagongan’ menjadi tim kampanye adalah bagian dari pelanggengan seperti itu. Ini secara langsung memperlihatkan ihwal buruk dari pemimpin-pemimpin kita untuk menduduki jabatannya.

Sedari dulu, mereka ternyata hanya berorientasi pada jabatan yang menggiurkan, bukan sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat. Masa akhir jabatan tidak ditorehkan dengan upaya keras mewujudkan cita-cita yag belum tercapai, tetapi malah dengan membaktikan jabatannya untuk nafsu pribadi atau kelompoknya. Pemimpin pengabdi rakyat pun masih sebagai fatamorgana bagi negeri ini.

Logo Bank Indonesia

Pada 4 Maret lalu, Bank Indonesia mengumumkan penurunan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 7,75%. Pemangkasan BI Rate hingga 200 basis poin dalam empat bulan terakhir ini merupakan salah satu upaya memperkuat perekonomian nasional dalam rangka mencegah imbas yang lebih dalam dari krisis global saat ini.

Ketika BI Rate diturunkan, tentu alur yang diharapkan adalah sektor perbankan ikut pula menurunkan suku bunga kreditnya. Jika perbankan telah menurunkan suku bunga kreditnya, ini akan berdampak pada peningkatan minat masyarakat mengajukan kredit ke bank. Ketika kredit usaha yang diminta banyak, maka sektor ekonomi riil pun akan bergairah. Implikasinya, penciptaan lapangan kerja akan semakin meningkat karena dunia usaha diringankan dengan penyediaan modal yang bersuku bunga lebih rendah. Ancaman keterpurukan ekonomi Indonesia pun bisa dihindari dengan inisiasi kebijakan penurunan BI Rate ini.

Idealnya, jika suku bunga acuan BI 7,75%, suku bunga kredit perbankan bisa turun sekitar 4% dari kisaran yang ada saat ini, 14-16%. Namun, tidaklah mudah bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga dari kisaran itu. Ini dikarenakan kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan yang besar dari usaha pemberian kredit ke masyarakat. Selama ini, diketahui bahwa penyumbang terbesar pendapatan perbankan adalah usaha pemberian kredit.

Padahal, sebenarnya tidak ada alasan lagi suku bunga kredit untuk tidak turun. Di tengah hantaman krisis, kemampuan kredit masyarakat tentu tidak sekuat ketika sebelum krisis. Jika suku bunga kredit tidak turun, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Ini tentu akan membuat bank-bank dalam kondisi berbahaya karena tidak adanya atau kurangnya kredit yang kembali.

Ini lah yang membuat perbankan dalam kondisi dilematis. Oleh karena itu, perbankan membutuhkan waktu transisi antara penurunan BI Rate dengan suku bunga kredit. Masa transisi itu pun bervariasi tergantung dengan kemampuan likuiditas masing-masing bank.

Paling tidak dibutuhkan jeda waktu satu bulan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit. Jeda waktu ini digunakan perbankan untuk menyesuaikan dengan tingkat suku bunga dananya, seperti: giro, deposito dan tabungan. Bank yang memiliki likuiditas yang baik tentu lebih mudah menurunkan suku bunga dananya. Jelasnya, dalam menurunkan suku bunga kredit perlu diikuti dengan penurunan suku bunga dana perbankan, agar tetap terjadi margin yang rasional bagi likuiditas perbankan.

Memang, kebijakan yang dilakukan oleh BI adalah bertujuan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi Indonesia, utamanya sektor riil, tetapi mengaplikasikan kebijakan ini perlu proses dan waktu yang tidak sesingkat membalikkan tangan. Sektor perbankan tentu mempunyai aturan dan syarat tersendiri dalam menurunkan suku bunga kreditnya. Semua harus dipikirkan secara bijaksana agar jangan sampai terjadi masalah yang menyengsarakan rakyat di kemudian hari.

*) Artikel pernah dimuat di koran Sindo, 14 Maret 2009

Korupsi, musuh bersama Bangsa Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkabung. Bukan lantaran tak bisa menangkap koruptor, tetapi karena institusi yang setahun terakhir ini bersinar, mendadak meredup sejenak karena tergerogoti dari dalam. Tak tanggung-tanggung, sang ketua komisi, Antasari Azhar (AA) diduga terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Memang ini bukan sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi, tetapi kasus ini sudah cukup untuk menghantam keras citra baik institusi ini sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di indonesia.

Ada kekhawatiran kasus pribadi Antasari ini banyak dimanfaatkan para ‘komplotan’ koruptor untuk mengalihkan isu korupsi. Para koruptor itu secara sporadis ramai-ramai ‘berteriak’ bahwa KPK telah cacat karena ketuanya saja tersangkut kasus hukum. Tujuannya adalah menjuruskan masyarakat untuk menurunkan kepercayaannya atas kinerja KPK. Jika dibiarkan berlama-lama, ini sinyal buruk bagi KPK.

Untung saja, pemerintah segera cekatan bertindak atas kasus ini. Presiden SBY belum lama ini langsung menonaktifkan AA sebagai ketua KPK. Tindakan ‘penyelamatan’ ini ternyata berefek bagus bagi kontinuitas pekerjaan KPK. KPK bisa terfokus lagi pada tugas-tugasnya melawan korupsi. Afirmasi ini juga menghilangkan keraguan publik pada konsistensi KPK dalam memberangus korupsi di Indonesia.

Kini, KPK pasca-AA tetaplah sebagai tim yang solid dan kuat. AA hanyalah satu bagian saja, sedangkan KPK adalah aspek yang jauh lebih besar dibandingkan perorangan, sekalipun ia ketuanya. Masih ada empat pimpinan lainnya dan ratusan pegawai di institusi ini yang tetap bersetia berada di garis depan pemberantasan korupsi. Malahan, banyak pihak optimis, KPK tanpa AA akan menjadi lebih ‘garang’ menangkap koruptor karena selama ini AA dipandang batu sandungan dalam penyelesaian perkara korupsi seperti dalam kasus aliran dana BLBI.

KPK baru ini harus secepatnya kembali mengencangkan ikat pinggang untuk memerangi korupsi yang merajalela di negeri ini. Ribuan kasus korupsi yang merugikan negara masih menunggu untuk diungkapkan. Masih banyak kasus penggelapan uang rakyat yang tertunda selama AA menjadi ‘bos’ KPK belum diselesaikan secara tuntas. Dan, masih merebak pula upaya tebang pilih dan nuansa politis dalam pemberantasan korupsi di negeri ini yang menguntungkan koruptor dan segelintir pihak. Wajar, KPK baru ini sangat diharapkan dapat berakselerasi dalam penuntasan perkara-perkara korupsi yang ada.

Era baru KPK yang lebih ‘bermusuhan’ dengan korupsi telah dimulai. Tentu, KPK tak akan bisa berjuang sendirian untuk memberantas korupsi tanpa adanya dukungan berbagai pihak. KPK bukanlah satu-satunya lembaga yang harus bertanggung jawab membebaskan Indonesia dari korupsi. Bantuan dari LSM-LSM yang konsen terhadap korupsi sangat dibutuhkan dalam kaitannya sebagai penopang data investigasi kasus-kasus korupsi.

Selain itu, peran serta semua masyarakat selalu dinantikan untuk menyuarakan fakta-fakta korupsi kepada KPK. Tanpa adanya laporan masyarakat, tentu upaya KPK sangatlah minim dibandingkan dengan melimpahnya kasus korupsi di Indonesia. Terakhir, masyarakat pun harus selalu proaktif menghindari tindakan korupsi. Jika semua masyarakat sadar atas korupsi, korupsi pun akan tercerabut dari kultur bangsa ini. Indonesia pun terbebas dari korupsi.

Gedung D3 Ekonomi UGM

Kebijakan kontroversial kembali dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Beberapa waktu lalu, diumumkan bahwa program ekstensi atau yang lebih dikenal program swadaya telah ditutup di semua fakultas mulai tahun perkuliahan 2009. Alasan penutupan yang dikeluarkan pihak rektorat adalah untuk menjaga mutu dan profesionalisme pendidikan di universitas yang berperingkat 316 dunia versi THES-Q pada tahun 2008 kemarin.

Sontak, kebijakan itu pun menjadi bahan perbincangan serius bagi tiap mahasiswa, utamanya mahasiswa diploma III. Tanggapan yang dikeluarkan seragam, mereka (semua mahasiswa D III,-red) sangat kecewa dengan rencana penutupan program swadaya. Bagaimana tidak, harapan yang dirajut saat mulai masuk D III agar tetap bisa menjadi sarjana kendati tidak lolos seleksi S1, kini pun kandas terhempas asa ambisius berdalihkan universitas riset dunia.

Tak bisa dipungkiri, penutupan progrm swadaya merupakan buah simalakama teramat pahit bagi mahasiswa D III UGM yang menginginkan studinya dilanjutkan ke jenjang strata UGM. Impian mereka pun kandas. Harapan mereka menjadi kosong belaka. Kebanggaan menjadi sarjana UGM harus dilupakan, kecuali mereka bersedia mengulang dari tahap awal penerimaan mahasiswa baru S1. Terhitung tahun 2009 ini, lulusan D III pun harus mencari universitas lain yang membuka program ekstensi jikalau masih tetap menginginkan meraih titel sarjana.

Memang, pihak rektorat telah menginisiasi berdirinya sekolah vokasional yang mana akan mewadahi seluruh program diploma digabung menjadi satu institusi, sekolah vokasional. Namun, yang menjadi keprihatinan adalah belum adanya kepastian sekolah ini kapan mulai dibuka. Padahal, di dalam rancangan sekolah vokasional akan ada program D IV yang merupakan kelanjutan dari program D III. Lulusan dari D III pun bisa segera meneruskan di tingkat Diploma IV.

Ini lah yang sebenarnya menjadi kekurangpekaan pihak universitas dalam mencermati realitas yang ada. Sebagai sebuah institusi yang besar dan berpengalaman hampir 60 tahun, harusnya UGM bisa merakit desain pendidikan yang lebih bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam sistematika manajemen, suatu entitas yang akan menutup usahanya harus terlebih dulu merencanakan jalan keluar berupa solusi bagi instrumen-instrumennya.

Kaitannya dengan masalah ini adalah, seharusnya pihak universitas membentuk terlebih dulu sekolah vokasional baru kemudian diikuti langkah penutupan program swadayanya. Itu sebuah langkah logis nan bijaksana. Mengapa demikian?. Hal ini dilakukan untuk mencegah minimal mengurangi efek kejut dari kebijakan penutupan program yang selama ini merupakan tujuan utama hampir semua mahasiswa program D III. Pembukaan sekolah vokasional yang dibarengi pembukaan program D IV akan sedikit banyak memfasilitasi harapan-harapan tersebut, minimal untuk angkatan yang hampir lulus jenjang D III.

Mahasiswa program D III tentu juga merupakan stakeholder yang berkontribusi banyak pada jejak perjalanan UGM. Bukankah sebagai mahasiswa yang berkecimpung pada ilmu bisnis dan ekonom kita paham betul bahwa perusahaan harus selalu menghargai stakeholdernya. Sama halnya dengan para pembuat kebijakan di Universitas Gadjah Mada, mereka harus melihat bahwa mahasiswa D III yang ingin lanjut ke S1, juga sebagai bagian dari “keluarga” UGM. Jangan sampai dengan berdalih mengejar world class research university, ada beberapa pihak yang dikorbankan tanpa dipikirkan jalan solusinya. Ironis jelas, kalau mengingat identitas UGM sebagai universitas kerakyatan yang mungkin kini sudah punah.

Terhitung hari ini, Pemilu 2009 untuk memilih partai politik sekaligus juga wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD tinggal 10 hari lagi. Jangka waktu itu bisa dikatakan sangatlah singkat untuk menyambut datangnya hajatan demokrasi Indonesia ketiga di orde reformasi ini. Sepuluh hari tersisa menuju hari ‘keramat’ yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini minimal selama 5 tahun ke depan. Apakah bangsa ini akan terbang menjadi lebih tinggi atau terjerumus dalam lubang penderitaan yang semakin dalam, sangat tergantung pada hasil Pemilu 2009 nanti.

Harusnya segala macam persiapan pelaksanaan Pemilu 9 April sudah dalam tahap finalisasi. Segala masalah terkait pemilu harus dipastikan sudah tidak ada lagi. Sederhananya, baik pemilih maupun panitia pemilu hanya tinggal bersiap secara teknis dan mental menunggu hari-H tiba. Pemilih hanya tinggal semakin memantapkan plihannya dan pada hari Kamis minggu depan datang ke bilik pemungutan suara. Pun, panitia pemilu hanya tinggal menyiapkan segala macam teknis yang menjadikan pelaksanaan Pemilu 2009 sukses.

Namun, sangat disayangkan, mendekati hari-H Pemilu ternyata ada masalah paling mendasar yang belum terselesaikan bahkan semakin runyam, yaitu: data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kebenaran data DPT pun menjadi pokok persoalan yang wajib diselesaikan dalam waktu sesingkat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu harus berlomba dengan waktu untuk mengatasi persoalan DPT ini. Keabsahan data DPT menjadi begitu sangat penting karena ini menyangkut dengan kualitas dan keabsahan Pemilu 2009.

Masalah DPT ini bermula dari adanya dugaan kesalahan data jumlah DPT di provinsi Jawa Timur. Kini, masalah tersebut telah menyebar luas secara nasional. Ditemukan banyak kejanggalan berupa pendataan ganda pada satu orang, pendataan anak-anak, orang gila, anggota TNI/Polri aktif sampai orang yang telah meninggal pun masuk pada DPT. Ini kemudian berakibat pada timbulnya pemilih-pemilih siluman yang jelas akan menimbulkan kerawanan kecurangan. Ujung-ujungnya berupa penggelembungan suara yang dapat menguntungkan salah satu pihak.

Yang menghebohkan, ternyata pemilih siluman pada Pemilu 2009 disinyalir mencapai sekitar 20 juta. Jumlah sebanyak itu sangatlah signifikan dan akan sangat mempengaruhi hasil Pemilu 2009. Kemudian, hal ini mendorong berbagai pihak, terutama partai politik, mengecam kinerja dari KPU sampai-sampai memperkarakan KPU dan ‘partner’ dalam pendataan DPT, Depdagri, ke meja hukum. Bahkan lebih ekstrem lagi, ada pihak yang menuntut pelaksanaan Pemilu 9 April harus diundur dengan dalih tidak validnya DPT tersebut akan menjadikan Pemilu 2009 tidak sah.

Namun, alih-alih kita terus mempermasalahkan dan cenderung memperumit DPT, alangkah baiknya semua pihak bersama-sama memutar keras otak mencari jalan solusinya. Waktu pemilu tinggal beberapa hari lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak seharusnya mendramatisir masalah ini ke dalam polemik yang dilebih-lebihkan sebagai sesuatu yang mengancam demokrasi kita. Tidak seharusnya pula, hal ini dipolitisasi sebagai hal yang akan menguntungkan salah satu pihak yang bisa menjurus pada fitnah-memfitnah antar pihak. Sadarlah, ini bukan sebuah drama panggung yang mudah diganti skenario, setting dan pemainnya, melainkan hajatan terbesar demokrasi yang diharapkan oleh rakyat untuk membawa ke taraf kesejahteraan.

Yang dibutuhkan adalah sinergi bersama pada semua pihak dalam mengatasi polemik DPT ini. Pihak-pihak termasuk parpol perlu mendukung KPU dalam melakukan validasi ulang DPT di daerah. KPU daerah perlu mengajak parpol untuk melakukan penyisiran di daerah dan jika perlu dilaksanakan secara door-to-door ke tiap rumah penduduk. Dengan jumlah tenaga yang lebih banyak, tentu validasi ulang akan menjadi lebih cepat, mudah dan tepat. Kita pun harus optimis masih ada waktu menyelesaikan polemik DPT sebelum Pemilu, hari Kamis, 9 April 2009.

Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang cerdas dan solusif dalam menyikapi tiap masalah. Persoalan ini merupakan persoalan bersama sehingga harus diselesaikan secara bersama pula. Jangan sampai bangsa ini terjebak pada isu-isu yang sengaja disuarakan untuk merusak pesta demokrasi kita. Semua pihak perlu sepakat dan sadar bahwa semua yang dilakukan adalah sama-sama untuk membawa Indonesia ke gerbang kesejahteraan yang adil dan makmur. Kita belum terlambat untuk menyelenggarakan pergelaran Pemilu 2009 secara jujur, adil, damai, bersih dan berkualitas. Mari bersama jadikan Pemilu 2009 sebagai goresan tinta emas dalam lembar sejarah Bangsa Indonesia.