DIASPORA IQBAL

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tepatnya rukun ke 5, yang pastinya menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya. Allah SWT melalui agama-Nya, yaitu dienul Islam, telah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan kewajiban membayar zakat, sekaligus juga memerintahkan untuk mengelola zakat itu secara baik.

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan (habluminallah) tetapi zakat memiliki dimensi kemanusiaan (habluminannaas) yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, yaitu: saling tolong-menolong antar sesama manusia, dibangun di atas nilai- nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukan lah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, melainkan kehidupan dunia dan akhirat sama-sama menjadi tujuannya. Bagi Islam, zakat adalah tool pembangun umat manusia.

Dalam pembahasan zakat, biasanya diikatkan juga dengan infak dan shadaqah sehingga timbul istilah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Tuntunan agar setiap umat Islam berzakat, infaq dan shadaqah telah banyak difirmankan oleh Allah dalam Al Quran. Ada beberapa ayat Alqur’an yang berisi perintah dan anjuran untuk berzakat, infaq dan shadaqah, yaitu: Surat Al Baqarah 245, 261-263, 271, dan 274, Al Hadiid 11 dan 18, Al Muzammiil 20, Ali Imran 134, Saba’ 39, dan At-Taghabun 16-17.

Tidak hanya itu, umat Islam juga diperintahkan Allah untuk mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pengelolaan ZIS wajib dilakukan agar dalam penarikan dan pendistribusiannya tepat sasaran dan sesuai dengan aqidah Islam. Adapun perintah untuk mengelola ZIS ini sejalan seperti apa yang difirmankan Allah dalam Surat At-Taubah 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat iru kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesunguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.“

Potensi Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta orang. Persentase penduduk yang memeluk Islam adalah kurang lebih 85% dari total penduduk Indonesia. Jadi, jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang. Dengan jumlah penduduk muslim sebesar itu, tentu sangat berpeluang sekali kebermanfaatan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya pembangunan bangsa secara umum dan upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam secara khusus. Apalagi dengan naiknya pendapatan perkapita yang pada tahun 2008 telah mencapai $2400. Tentu potensi zakat sangatlah besar bagi bangsa Indonesia.

Melihat keadaan penduduk Indonesia yang demikian, zakat bisa menumbuhkan asa dan harapan yang besar bagi kelancaran pembangunan. Diperkirakan potensi zakat Indonesia tahun 2008 sebesar Rp 19 Triliun. Subhanallah! Angka itu pun belum termasuk dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Jika digabung bahkan bisa mencapai angka fantastis sebesar ratusan triliunan rupiah. Potensi yang sangat besar ini jika termanfaatkan secara benar tentu akan bisa melepaskan bangsa ini dari jerat utang pembangunan yang malah memiskinkan rakyat. Jumlah zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang terkumpul bahkan berpotensi menjadi sumber utama pembangunan bangsa setelah pajak.

Namun, pada realitas sekarang, jumlah zakat yang terkumpul secara nasional masih kurang dari 2,5 persen alias hanya sebesar Rp 900 miliar rupiah per tahun (Antara, 2/3/2009). Kenyataan ini berarti menunjukkan bahwa potensi zakat masihlah belum tergarap dengan maksimal. Namun, ini juga bisa berarti bahwa rendahnya nilai zakat adalah juga karena masih rendahnya kesadaran para muzakki (wajib mengeluakan zakat) menunaikan rukun zakat ini, terutama lewat lembaga pengelola zakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi zakat untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyejahteraan umat Islam masih sangat terbuka luas. Upaya penanaman kesadaran muzaki untuk berzakat di lembaga pengelola zakat harus terus intensif digalakkan. Di sisi lain lembaga pengelolaan zakat yang menampung dan mendistribusikan zakat juga harus diupayakan keberadaan dan fungsinya secara menyeluruh. Peran pendukung majunya pengelola zakat juga wajib menjadi pemikiran dan upaya bersama, baik itu dari pemerintah, ulama, lembaga zakat itu sendiri, masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang terkait seperti IAI.

Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, tidak hanya didasarkan pada pengertian istilah zakat semata. Zakat dalam Al-Quran memiliki dua pengertian. Zakat sebagai kata kerja diartikan membersihkan hati atau jiwa. Di lain pihak, zakat juga berarti tumbuh dan menumbuhkan, yang bisa diartikan sebaai menumbuhkan kemanusiaan. Jadi, dengan zakat, martabat seseorang yang rendah atau merosot karena kemiskinan dapat dinaikkan.

Yang terkait dengan potensi zakat untuk didayagunakan untuk kesejahteraan umat adalah pengertian yang kedua, yaitu sebagai penumbuh rasa kemanusiaan yang berkorelasi pada tool untuk menghilangkan kemiskinan. Namun, apakah pengertian itu secara otomatis akan menghilangkan kemiskinan? Bagaimana bisa terjadi? Jika seseorang itu miskin, lalu diberi zakat, sadaqah ataupun infaq, apa lantas ia akan terentas dengan sendirinya dari belenggu kemiskinan? Pertanyaan itu bisa mengarahkan bahwa sesungguhnya dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat itu perlu penjelasan rasional, yaitu tidak semata-mata bersifat dogmatis bahwa zakat dalam perspektif agama langsung mengentaskan kemiskinan.

Upaya kajian dan pemikiran strategis untuk memunculkan langkah revolusioner terhadap pengentasan kemiskinan melalui zakat harus selalu digalakkan. Salah satu langkah strategis itu adalah dengan menggiatkan adanya lembaga pengelola zakat yang dikelola dengan cara yang bagus. Dalam lembaga pengelola zakat itu perlu ada manajemen yang baik dan sistematis sehingga memungkinkan tercapainya hakikat dari zakat itu sebagai pemberantas kemiskinan. Singkatnya, untuk mencerabut akar-akar kemiskinan demi lancarnya pembangunan bangsa, harus dicapai dengan lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen yang handal.

Badan/ Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (lAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu: UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI no 381 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga Amil Zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial-kemasyarakatan. Lembaga-lembaga itu seperti: LAZIS NU, Dompet Dhuafa Republika dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kondisi yang sangat bagus demi menciptakan pertumbuhan zakat sebagai alat pemberdayaan umat.

Namun, untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan.

Oleh karena itu zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi/ lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun, tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menangguk profit. Dengan demikian, sistem manajerial dalam lembaga penyalur zakat beda dengan badan usaha pada umumnya. Sistem manajemen itu dapat dilihat secara umum lewat struktur organisasi pengelola zakat, yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Pengelola Zakat

Dengan mencermati struktur tersebut, ini berarti lembaga pengelola zakat sudah seperti layaknya badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang rapi. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan bisa terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat.

Penutup

Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat sudah selayaknya berbenah diri menyesuaikan perkembangan zaman. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan mekanisme manajemen yang sistematis. Ini sangat penting agar zakat-zakat dari masyarakat tidak sertamerta hanya disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, akan tetapi perlu dikelola dan diimplementasikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat Islam, misalkan sebagai modal kerja usaha dan pembangunan infrastruktur yang bisa termanfaatkan oleh banyak orang.

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. Akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini.

Jika masyarakat sudah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terjadi masifikasi aktivitas berzakat pada semua rakyat Indonesia. Potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah ini pun akan terwadahi dalam lembaga pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pembangunan di Indonesia pun akan dapat semakin maju dan giat dengan adanya keintesifan masyarakat untuk berzakat lewat lembaga pengelola zakat. Zakat untuk pembangunan umat adalah sebuah urgensi yang harus segera dimanfaatkan.

Zaman telah berubah. Sekarang segala hal telah mengalami perubahan orientasi menuju industrialisasi dan komersialisasi. Kapital menjadi unsur yang yang tak terelakkan pada segala bidang kehidupan, tak terkecuali dalam ranah pers dan media. Kapital sendiri dapat menjamah dunia pers karena sebagai imbas dari globalisasi yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi masyarakat. Bagi insan pers, kapitalisasi media merupakan ancaman yang nyata terhadap hakikat pers sebagai penyuara kebenaran. Idealisme yang selalu menjadi identititas kebanggaan pers kini pun nyaris terlupakan dan ironisnya hanya tinggal dimiliki segelintir orang saja.

Tokoh Pers Indonesia, Rosihan Anwar, pernah menyatakan bahwa idealisme pers sekarang sudah berada pada tahap sekarat. Artinya pers saat ini bukan lagi sebagai pers perjuangan yang membela kepentingan rakyat kecil tetapi sudah menjadi pers kapitalis, milik para pemodal dan pebisnis. Industri pers sudah dikuasai, dimiliki, dan dikendalikan oleh para pemodal dan pebisnis besar sehingga industri pers sudah menjadi industri komersial untuk mencari keuntungan dan kepentingan ekonomi belaka.

Pantas kita cermati, dunia pers sekarang telah menyimpang dari apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Secara internal, pers saat ini, selain lebih banyak bekerja untuk kepentingan para pemodal dengan mencari keuntungan, juga dikelola dengan cara-cara komersial yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Industri pers sekarang terutama media penyiaran tidak peduli lagi dengan kualitas penyampaian, demikian juga media cetak tidak lagi peduli dengan kualitas pemberitaan. Media-media pers lebih banyak memperhatikan rating dan berapa banyak oplah koran yang terjual.

Selain itu, media telah beranalogi kepada struktur pasar. Hal ini bermakna bahwa jurnalis tidak lebih sekadar sebagai buruh yang bekerja bagi pemilik modal. Ketika jurnalis berperan sebagai buruh, maka yang paling menentukan kehidupannya adalah kalangan pemilik modal. Dan, karena jurnalis sudah disesaki oleh berbagai perhitungan yang bercorak kapitalistik, maka jurnalis dalam melihat dan memberlakukan masyarakat pun tidak lebih sebagai sasaran pasar (target market).

Masyarakat pun diposisikan sebagai konsumen dengan perhitungan jurnalisme yang bernyawa pada "berikan pada konsumen apa yang mereka inginkan" (give they, consumer, what they want), dan bukan pada semangat "berikan pada publik apa yang mereka butuhkan" (give the public what they need). Jika masyarakat telah ditempatkan sebagai konsumen, dan bukan publik, maka apa yang dinamakan sebagai misi jurnalis untuk mencerdaskan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat pun, akan tinggal sebagai memori masa silam yang manis untuk dilupakan. Jurnalis pun tidak mampu mengelak untuk berperan sebagai produsen pemberitaan yang telah berlaku sebagai komoditas.

Lantas, siapa yang paling diuntungkan dalam kehidupan pers yang sepenuhnya ditentukan oleh struktur kekuasaan pasar? Sekali lagi, para pemilik modal! Kalangan penguasa ini jelas tidak sudi untuk disebut sebagai kaum kapitalis, karena memiliki makna yang sedemikian peyoratif. Mereka lebih senang dan merasa terhormat untuk diberi julukan sebagai investor atau pelaku bisnis. Perhitungan yang digenggam oleh pemilik modal itu seolah-olah hanya sebatas pada penumpukan modal (accumulation of capital) serta mengeruk keuntungan secara maksimal (maximizing profits).

Dalam ranah penyampaian opini publik, para pemilik modal pula lah yang menjadi penentu untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan bisnis mereka sendiri. Sehingga, apa pun yang diopinikan oleh kalangan pemilik modal seakan-akan menjadi cerminan yang sempurna dari berbagai aspirasi masyarakat. Dalam lingkup persoalan ini, Jurgen Habermas sudah memberikan sinyalemen, yaitu ketika pers menjadi sedemikian tergantung pada periklanan komersial dan dukungan permodalan, perhitungan-perhitungan ekonomis pun menjadi hal yang paling dipertimbangkan. Ini berarti kalangan individual yang mampu mengontrol kapital lah yang akan menentukan opini publik.

Pers sebagai ruang publik (public sphere) bagi keberlangsungan interaksi dan pertarungan gagasan yang bebas dari dominasi penguasa untuk menghasilkan opini publik yang sejati, ternyata, sudah digerogoti oleh para pemodal itu sendiri. Hebatnya, kalangan penguasa bisnis ini tidak berwajah sebengis penguasa negara, karena mereka melakukannya secara halus (subtle) dengan mekanisme kepemimpinan moral dan intelektual (hegemoni). Inilah yang menjadi keuntungan menjadi penguasa media karena bisa menjadi penguasa opini publik.

Contoh yang nyata dalam penggiringan opini publik pada satu kepentingan adalah terkait dalam kasus runtuhnya WTC. Seluruh dunia dibombardir dengan pemberitaan media massa dunia yang menyatakan Osama bin Ladin adalah dalang serangan teroris WTC. Akibatnya, sosok Osama pun dicap jelas sebagai buruan nomor wahid Amerika padahal dugaan seperti itu belum dapat dibuktikan kesahihannya.

Pada kasus dalam negeri, kasus Bom Bali adalah contoh di mana media massa cenderung membentuk opini yang hanya menguntungkan sepihak saja. Padahal pemberitaan yang benar adalah pemberitaan yang berkeadilan dan independen. Media massa, baik lokal maupun nasional bahkan internasional, secara serempak menuding Amrozi cs sebagai dalang Bom Bali I. Tak berimbang dengan informasi yang menunjukkan keanehan persidangan yang terjadi pada mereka maupun informasi yang menunjukkan bahwa banyak pakar yang tak percaya kalau Amrozi cs pelaku Bom Bali I sebenarnya.

Fakta empiris menunjukkan, objektivitas media massa merupakan hal yang nisbi, malah fakta berbicara bahwa setiap media massa, baik cetak maupun elektronik, mempunyai visi dan misi tersendiri yang mempengaruhi pemberitaan di media massa tersebut. Visi dan misi setiap media massa, yang tentu dibuat oleh pemilik media massa tersebut, acapkali terpengaruh oleh satu ideologi tertentu. Media massa kemudian dijadikan corong untuk menanamkan ideologi tersebut di masyarakat melalui pemberitaan atau wacana yang dikembangkan dari sudut pandang ideologi tersebut.

Kembali ke jalan yang benar

Disadari atau tidak, pada era modern ini di mana berita telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, media informasi tumbuh menjadi lahan penghidupan yang dilirik dan digeluti banyak orang. Media-media baru banyak didirikan baik itu dalam skala kecil atau besar, berorientasi idealistis atau profit, bertujuan pencitraan atau independensi informasi, maupun menjadi alat kuasa atau pengkritik pemerintah. Kuantitas media sangat banyak dan beragam jenisnya dan tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.

Dari data Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat, per Juni 2008 terdapat 1.008 penerbit media cetak di seluruh Indonesia. Itu pun dari yang terdaftar. Belum lagi kuantitas media televisi yang mencapai belasan kanal. Hal demikian tentu menimbulkan persaingan yang sangat ketat dari para pelaku media. Oleh karena itu, suatu media cetak mau tidak mau membutuhkan banyak modal agar dapat bersaing menjadi yang terbaik di hati masyarakat. Tentu kita tidak mengharapkan adanya kebangkrutan media massa yang berimbas pada pemutusan kerja karyawannya.

Dunia pers tidak akan mampu menghindar lagi menuju pers yang komersil karena realita peradaban memang telah bergeser ke arah modernitas yang menjurus industrialisasi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyikapi kondisi tersebut sejalan dengan konsep idealisme yang menjadi roh murni pers. Perubahan posisional pers di atas jelas merupakan sebuah tantangan besar, yang apabila tidak disikapi dengan hati-hati, maka eksistensi pers bisa terjebak dalam komersialisme yang melupakan idealismenya.

Oleh karena itu, kita perlu mewacanakan sebuah paradigma baru atas jagat pers. Suatu pers yang hidup di era modern harus memadukan antara idealisme dengan modal. Idealisme tanpa uang tidak akan jalan demikian juga uang tanpa idealisme akan tanpa arah. Pers yang kuat adalah pers yang memiliki idealisme dengan kapital yang kuat pula. Maksudnya, idealismenya pers sebagai entitas yang bekerja untuk kepentingan umum (publik) tidak terintervensi lagi dengan mindset bekerja untuk pelaku bisnis. Singkatnya, pers adalah pelayan publik bukan pelayan individu, golongan bahkan pemerintah.

Karena fungsinya adalah pelayan publik atau masyarakat, maka sudah seharusnya pers kembali menjalankan fungsi-fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (fungsi pers dalam pasal 3 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers). Fungsi-fungsi itu tentu harus dijalankan tidak lagi dengan berkiblat pada permintaan pemilik modal yang hanya profit-oriented , tetapi sungguh-sungguh ditekankan pada usaha pencerdasan dan peningkatan mutu masyarakat selaku obyek tujuan pengabdian pers.

*) Dibawakan dalam diskusi HMI Komisariat Ekonomi UGM, 4 Maret 2010

Menelaah namanya, pers mahasiswa adalah rangkaian dari dua kata yang sangat sakti. Boleh dikatakan sakti karena keduanya adalah unsur utama terciptanya perubahan pada masyarakat.

Menurut Luqman (2000), pers mahasiswa adalah entitas-sintesis dari dua subjek yang sama-sama potensial dan berat; yang satu "pers" dan satunya lagi "mahasiswa". Sebagai pers, ia dituntut mampu menjalankan fungsi-fungsi persnya secara konsekuen dan independen. Sedangkan sebagai mahasiswa, ia dituntut menjadi pelopor perubahan dan pemecah kebekuan. Maka, ketika kedua entitas itu digabungkan, dapat dibayangkan betapa besar, agung, dan beratnya nama yang disandangnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa pers mahasiswa (persma) adalah bagian penting dari transformasi sejarah peradaban bangsa Indonesia. Jejak perjalanannya telah ikut menumbuhkembangkan timbulnya peristiwa akbar negeri ini. Mulai dari masa Orde Lama Soekarno dengan gerakan 66-nya, peristiwa Malari 1974 dan yang paling fenomenal adalah peristiwa Mei 1998. Kemenangan rakyat pada penggulingan orde baru adalah salah satu bagian dari kontribusi besar pers mahasiswa. Saat itu, persma berperan penting dalam menyampaikan informasi yang mengakomodasi kepentingan rakyat yang terkungkung akibat represivitas militer ala Orde Baru.

Pers mahasiswa bergerak jelas dalam bentuk penciptaan tulisan yang menjadi buah karya mahasiswa. Tulisan yang penuh nafas kekritisan, idealisme, perjuangan, dan pergerakan adalah inti semangat dari eksistensi persma. Bukannya menafikkan gerakan mahasiswa lain, persma bergerak dengan jerat yang lebih lapang. Lapang karena ide-ide tulisan yang tersampaikan dapat secara luas mempengaruhi dan membentuk opini publik. Mahasiswa dan masyarakat terbentuk pemahamannya untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Maka sahihlah ungkapan PENA LEBIH TAJAM DARIPADA PEDANG!

Sekarang dinamika zaman telah berubah. Musuh otoriter telah tiada dalam pemaksudan yang membatasi gerakan mahasiswa secara kasatmata. Semuanya telah bebas bak burung yang terbang di angkasa. Iklim demokrasi dan keterbukaan melahirkan tantangan baru untuk persma. Pers mahasiswa wajib berubah agar tetap sejalan dengan fungsinya, menjadi eksponen utama atas penciptaan mahasiswa sebagai intelektual yang kontributifpada rakyat.

Persma di masa kini dituntut musti lebih kreatif – tanpa kehilangan idealisme tentunya – dalam mengikuti arus zaman. Era globalisasi informasi telah menciptakan ancaman sekaligus peluang untuk pers mahasiswa. Persma terancam dengan canggihnya teknologi informasi karena berita yang dihasilkan berasal dari seluruh dunia dengan kemudahan dan kecepatan akses yang luar biasa. Pemberitaan dari persma terkalahkan dari media online ataupun offline mainstream yang lebih mapan dalam hal profesionalitas dan modal. Bahkan fenomena jejaring sosial seperti facebook yang narsis merupakan ganjalan atas informasi yang disampaikan persma.

Akan tetapi, kemajuan arus informasi ini tetap dapat menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan persma. Ada ranah yang bisa digarap persma agar eksistensinya dapat dipertahankan. Pers mahasiswa tak akan pernah pudar. Dengan adanya teknologi informasi, persma bisa menjadi katalisator dalam upaya edukasi penggunaan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Tidak semua informasi yang beredar bermanfaat bagi peradaban bangsa. Persma ini mampu menjadi wadah untuk mendidik orang di dalamnya dan juga mahasiswa agar tetap sejalan dengan fungsi pokok mahasiswa, yaitu agen perubahan.

Kini persma pun berpeluang besar menjadi wadah kreatif bagi penghuninya lewat penjajakan media internet. Kesempatan untuk online ini tentu sangat baik bagi persma karena pemberitaan yang dihasilkan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia, tidak dari lokal kampus saja. Tinggal yang perlu diupayakan adalah bagaimana cara penyajiannya agar tidak kalah bersaing dengan pers umum. Akhirnya ini pun sebagai peluang yang menuntut mahasiswa agar secara kreatif dan gila mampu membuat situs informasi pers mahasiswa yang menarik minat pengunjung dalam segi konten dan komersial bisnis.

Selain itu sebenarnya yang terpenting dari peluang pers mahsiswa di tengah tataran global ini adalah laku setianya dalam melahirkan orang-orang hebat yang berkontribusi besar untuk negeri ini, tidak hanya dalam menelurkan para jurnalis dan wartawan yang teguh membela kebenaran. Sebut saja, Menkeu RI, Sri Mulyani adalah mantan penggiat persma ECONOMICA FE UI. Selain itu, Tony Prasetiantono yang menjadi Kepala PSEKP UGM dan Chief Economist BNI adalah aktivis di persma EQUILIBRIUM FEB UGM, yang sampai saat ini tulisan akademisnya sering menghiasi rubrik analisis dan opini di berbagai media nasional. Dan, masih banyak lagi aktivis pers mahasiswa yang mengambil posisi penting dalam dinamika kehidupan ini.

Kehebatan seperti itu timbul tak terlepas dari iklim yang terdapat dalam tubuh pers mahasiswa. Disadari atau tidak ketika mahasiswa aktif bercengkerama dengan pers mahasiswa, maka dirinya harus siap dengan budaya literasi yang terdiri dari membaca, diskusi dan menulis. Mahasiswa harus banyak membaca demi perluasan cakrawala pengetahuannya, musti diskusi untuk menumbuhkan kekritisan dan aktualisasinya, dan yang terpenting dilanjutkan dengan keharusan menulis untuk merekam gagasannya demi penigkatan peradaban manusia. Inilah yang menciptakan kebanggaan bahwa mahasiwa yang aktif di pers mahasiswa adalah intelektual-intelektual sejati yang berkontribusi besar bagi bangsanya.

Menjadi bagian dari pers mahasiswa tentu tidaklah sulit dan tanpa makna. Bangga menjadi arsitektur perubahan lewat wacana yang digagas orang-orangnya merupakan aksioma kuat atas realita. Kinipun pers mahasiswa masih terus menggeliat menapaki zaman serba modern ini. Hidup dan terus hidup dalam persma adalah daya menuju bangsa yang berliterasi tinggi. Yakinlah, melalui pers mahasiswa maka upaya menjadikan TULISANKU, TOMBAK KEMAJUAN BANGSAKU akan terus bergelora di negeri ini.

Golput, memilih untuk tidak memilih

Bangsa ini mesti berbangga. 8 Juli kemarin, Pilpres telah berlangsung dengan aman dan lancar. Hajatan besar demokrasi lima tahunan ini secara umum bisa berlangsung damai, tanpa dibumbui kericuhan besar yang mencederai pelaksanaannya. Sebuah prestasi gemilang bangsa ini mampu ditorehkan, menambah deretan prestasi demokrasi lainnya yang sudah kita peroleh setelah menghirup harumnya aroma reformasi, semenjak 11 tahun silam.

Pilpres 2009 adalah kemenangan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa memilih pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Hasil yang bisa kita lihat sekarang adalah hasil dari ikhtiar rakyat yang menginginkan kehidupannya lebih baik. Kemenangan sepasang capres-cawapres adalah simbolisasi atas kemenangan rakyat. Ini memang tak salah, dalam sebuah negara demokrasi yang kuat, sosok pemimpin menjadi sebuah simbol atas kekuasaan rakyat. Itu lah yang mesti terjadi pula di negara ini.

Memang, dalam setiap pesta demokrasi pasti terdapat pihak yang kalah karena sejalan dengan sistem yang mengharuskan pemilu menghasilkan sesosok pemimpin. Namun, kekalahan itu adalah sesuatu yang semu. Semua pihak sebenarnya adalah pemenang karena mampu mengantarkan Pemilu kali ini sukses dan menjadi sejarah indah demokrasi bangsa ini. Alhasil, bagi yang kalah karena kekalahan perolehan suara itu, harus bisa menerimanya dengan jiwa besar. Pihak yang kalah sudah sepatutnya bersikap legawa menerima kenyataan yang terjadi karena ini adalah upaya edukasi kepada rakyat bahwa kekalahan juga menjadi bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.

Kekalahan tidak selalu harus dimaknai secara negatif. Mungkin orang selalu beranggapan pihak yang kalah adalah orang yang terhina, lemah ataupun busuk. Akan tetapi, anggapan itu tidak boleh ada dalam negara Indonesia ini, negara yang terkenal dengan sikap toleransinya. Kekalahan sebenarnya bisa mengantarkan pihak yang kalah menjadi oposisi.

Namun, oposisi di sini bukanlah sebagai pihak yang memecah belah ataupun selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Oposisi harus diintenalisasikan sebagai kekuatan checks and balances terhadap yang bertahta. Oposisi bukanlah aib, tetapi sama terhormatnya dengan penguasa. Yang terpenting adalah spirit pengabdiannya kepada bangsa dan negara tetap menyala kuat, tak redup oleh kekalahannya.

Sayangnya, kekalahan laten yang sebenarnya, tidak selalu mampu kita antisipasi dan atasi dalam Pilpres kali ini. Realitas yang terjadi dalam Pilpres 2009 mungkin bisa sebagai indikator kekalahan besar dalam demokrasi kita. Ini berkaitan dengan tingginya angka golput. Angka golput Pilpres 2009 meningkat dibandingkan Pilpres 2004. Secara implisit ini menunjukkan bahwa partisipasi politik rakyat mengalami kemunduran. Dan, kemunduran merupakan sumbu utama dari kekalahan. Golput lagi-lagi jadi musuh bisu atas terlaksananya pesta demokrasi yang sehat.

Mungkin mahasiswa perlu bercermin pula terhadap realitas yang ada, terutama kita sebagai mahasiswa UGM. Kita mungkin sedikit tahu bahwa di UGM, tepatnya di Auditorium Fakultas Peternakan, saat pilpres kemarin, terdapat TPS kampus khusus mahasiswa kompleks UGM yang dinamai TPS 88. TPS ini sedianya untuk mengakomodasi sekitar 29.000 mahasiswa UGM luar daerah untuk menyontreng, tetapi hasilnya hanya terdapat 524 mahasiswa yang peduli datang ke TPS ini. Itu pun hanya 376 yang menggunakan hak suara, 2 tidak sah dan 126 memilih untuk golput.

Cerminan itu memang tidak bisa menggambarkan secara utuh atas realitas golput pada mahasiswa UGM karena mungkin mahasiswa luar daerah pulang ke daerahnya untuk menyontreng. Akan tetapi ini dapat sebagai pembelajaran bahwa maraknya golput di kampus adalah cerminan atas sikap mahasiswa untuk rakyat. Kita perlu bertanya, apakah dunia kampus terlalu eksklusif bagi rakyat? Sehingga mahasiswa tidak berinisiatif untuk ikut dalam pesta demokrasi rakyat, entah terposisikan sebagai golput administratif ataupun idealis. Mahasiswa mungkin telah kalah pada pencitraan politik yang buruk sehingga sangsi ikut serta dalam proses politik seperti Pilpres ini.

Sesungguhnya, kampus adalah inisiator utama pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Kita tentu tidak ingin bahwa dengan meningkatnya kualitas pendidikan itu sejalan dengan meningkatnya golput di kampus atau yang dikenal dengan golput terdidik. Jikalau terjadi, mungkin itu merupakan kekalahan yang nyata karena pendidikan tinggi kita. Pendidikan kita gagal mencetak orang-orang yang peduli atas demokrasi rakyat.

Kemenangan rakyat yang berhasil melahirkan pemimpin bangsa selama lima tahun ke depan mungkin bisa saja hanya sebagai angin lalu bagi mahasiswa pecinta golput. Mereka sesungguhnya telah dikalahkan oleh ‘idealisme’ yang merupakan penafsiran buta dan sempit atas egonya sendiri. Mereka tak mau dengan legawa ikut membangun bangsa dengan berpartisipasi pada pesta demokrasi rakyat kemarin. Pastinya, sematan agen perubahan bangsa pada mahasiswa perlu dipertanyakan lagi.

Kampus FEB UGM

Membuat sebuah program tak sahih tanpa menyusun anggarannya. Anggaran yang tersusun merupakan perwujudan dari berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu program agar bisa berjalan. Program tanpa anggaran adalah imaji tak terimplementasi. Anggaran adalah katalisator inti terselenggaranya program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penggagasnya untuk mencapai suatu tujuan.

Anggaran bisa juga merupakan kontrol untuk memastikan suatu program terlaksana dengan baik. Program yang baik adalah yang tepat sasaran sesuai tujuannya dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan.

Suatu negara, organisasi, perusahaan ataupun kumpulan manusia lainnya yang memiliki tujuan adalah entitas yang memiliki program dan mengimplementasikan programnya itu dengan anggaran sebagai patokannya. Sebaik apapun program yang telah dibuat tapi tanpa dana anggaran yang memadai, hasil yang dicapai tentu tidak akan optimal. Yang terjadi mungkin implementasi program sebatas pada capaian minimumnya. Namun, ada kalanya program mampu terlaksana secara efektif dengan menggunakan dana yang lebih minim dari anggarannya karena program dilaksanakan secara ‘mati-matian’ memampatkan dana yang ada. Atau bisa juga karena anggarannya telah di-markup terlebih dulu sebagai pengantisipasian di awal.

Suatu negara telah lazim mengkorelasikan program dan anggarannya lewat APBN-nya. Setiap tahun selalu disusun RAPBN yang kemudian bisa disahkan menjadi APBN untuk mendanai program-program pemerintah. Program dan anggaran negara dalam APBN merupakan kesatuan yang terintegrasi. Ini sebuah contoh awam sebuah program dan anggaran terkoneksi.

Pun, di dalam organisasi kemahasiswaan yang merupakan wadah para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualitasnya di berbagai bidang sesuai minatnya, program dan anggaran adalah ibarat aur dengan tebing, tak terpisahkan. Program-program organisasi bisa terimplementasikan jika ada pula anggaran yang menyertainya. Memang, anggaran untuk organisasi adalah contoh yang sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan anggaran negara (APBN) ataupun anggaran korporasi bisnis. Namun, ini sebuah pengejahwantahan dari upaya pembelajaran mahasiswa melalui organisasi itu sehingga tak menuntut program yang rumit ataupun anggaran yang megah.

Bersetia pada landasan pokok organisasi, setiap tahun organisasi kemahasiswaan selalu berganti kepengurusannya dan mungkin pula program-programnya sesuai inisiatif pengurusnya. Kemudian, ini menghasilkan akselerasi bagus dari organisasi kemahasiswaan yang setiap tahun semakin meningkat kuantitas dan kualitas program-programnya. Ini suatu pertanda bahwa fungsi aktualitas diri dan pembelajaran mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan telah terjadi.

Dalam organisasi kemahasiswaan, anggaran pun menyesuaikan dengan programnya karena programnya dulu yang disusun baru kemudian anggarannya. Secara internal, anggaran memfasilitasi program-program yang ingin dan akan dilakukan oleh pelaku organisasi, yaitu mahasiswa-mahasiwa anggotanya. Secara eksternal, anggaran merupakan pengakuan dari eksistensi bahwa organisasi ‘masih’ ada.

Sumber dana pada anggaran organisasi kemahasiswaan adalah sebagian berasal dari pihak fakultas berupa DPP/SPP dan FOKOMA, dan sebagian lainnya diusahakan secara mandiri oleh pengurus dan anggota organisasi tersebut. Namun, terdapat beberapa organisasi yang menggantungkan sebagian besar pogram kerjanya pada dana fakultas. Ini kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan pendanaan sesungguhnya adalah ada pada pihak fakultas dan itu umum terjadi pada setiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di manapun berada. Kekuasaan itu bukan berarti sebagai absolutisme ‘perintah’ fakultas pada program kerja organisasi mahasiswa, tetapi pada kuasa penggelontoran dana.

Dalam kaidah DPP/SPP, anggaran yang dibuat tidak terbatas pada kuota, tetapi disesuaikan dengan besaran wajar biaya yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan program-programnya secara berkualitas. Sebaliknya, dalam kaidah FOKOMA, dana yang didapat setiap organisasi berbasiskan pada analisis kelayakan suatu program untuk didanai oleh dana FOKOMA. Pembagian dua sumber dana itu telah dibahas beberapa bulan yang lalu dan semua organisasi telah mendapat bagiannya tersendiri.

Sayangnya, beberapa waktu lalu, sebuah berita tak menggembirakan datang pada semua organisasi mahasiswa. Dana DPP/SPP disunat oleh fakultas! Ini bak halilintar di siang bolong karena sebelumnya telah disanggupi dan tidak ada indikasi yang mengarah pada pemotongan dana DPP/SPP. Penulis, yang diamanahkan sebagai pemimpin di suatu lembaga khusus (LK) pun terkejut dan harus memutar otak untuk memperlakukan masalah ini. Penyesuaian pun harus dilakukan pada internal organisasi menghadapi ‘absolutisme’ pemotongan anggaran ini. Beberapa pos pun anggarannya harus terkorbankan sebagai tumbal atas ketidakkuasanya organisasi mahasiswa mencegah pemotongan anggaran. Saya rasa semua insan organisasi kemahasiswaan pun kelabakan dan kecewa menghadapi ‘sunatan massal’ ini.

Tak berdayanya kuasa atas dana memang potret organisasi mahasiswa yang tak mungkin bisa mandiri dalam segi dana. Andaikan pun bisa mandiri sendiri, ini bukan sebagai berita yang membanggakan bagi sebuah organisasi kemahasiswaan. Masalah legitimasi atas organisasi menjadi akar pokok organisasi tidak berdaya dalam hal kemandirian. Anggaran dari dana fakultas adalah instrumen dari legitimasi. Organisasi kemahsiswaan yang terlegitimasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM adalah organisasi yang mendapat suntikan dana DPP/SPP dari pihak fakultas.

Sebenarnya, pemotongan ini dapat saja dihindari jika pada waktu awal penyusunan anggaran, pihak fakultas telah menetapkan besar kemampuannya dalam penyediaan DPP/SPP untuk organisasi kemahasiswaan. Komunikasi dengan semua organisasi kemahasiswaaan juga harus terbuka luas dan transparan tidak sebatas pada perwakilan mahasiswa saja, misalkan publikasi RKAT di website. Selain itu, persepsi yang salah atas organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan juga harusnya dihindari oleh dekanat yang baru. Kegiatan kemahsiswaan tidak identik dengan kegiatan organisasi kemahsiswaan karena bisa saja mahasiswa yang tak tergabung dalam organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatannya dengan mengatasnamakan FEB. Jika itu dipenuhi, seharusnya tak akan terjadi miskomunikasi terkait anggaran seperti ini yang mengganggu program-program organisasi kemahasiswaan.

Dari kemarin, seluruh rakyat telah puas menyimak bahwa semua capres telah menyampaikan janji-janji kemakmuran untuk bangsa ini, apapun slogan dan program yang diusungnya. Semua capres dipastikan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Semua capres berjanji ingin membangun petani, buruh, nelayan dan kaum-kaum marjinal lain. Semua capres telah bersuara menolak dominasi asing dalam perekonomian Indonesia. Semua capres bervisi-misi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan rakyat.

Hari ini, 8 Juli 2009, tibalah hari keramat yang akan sangat menentukan perjalanan bangsa ini selama lima tahun kedepan. Hari ini, Pilpres 2009 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Segala visi-misi dan program capres-cawapres telah dikantongi. Sekitar 175 juta rakyat Indonesia – kecuali golput – berbondong-bondong datang menuju bilik suara untuk memberikan suaranya kepada salah satu capres-cawapres pilihannya. Rakyat datang mencontreng dengan membawa harapan tinggi, yaitu: ingin mendapatkan pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat .

Setiap terjadi pemilu pastinya alasan pemilih memilih akan bersangkut paut dengan dua hal utama yaitu, rasionalitas dan loyalitas. Pemilih yang mengedepankan rasionalitasnya adalah pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah orang yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Dalam Pilpres ini, pemilih rasional akan memilih pasangan calon presiden/wakil presiden, yang menurut perhitungan bisa membawa keuntungan baginya – dan juga rakyat – di masa depan, apa pun bentuk keuntungan itu.

Sedangkan pemilih yang loyal adalah pemilih yang memiliki loyalitas dan kesetiaan pada salah satu figur pribadi calon. Dasar pemilih loyal terbangun karena sudah adanya ikatan psikologis dan emosional yang kuat antara figur dengan pendukungnya. Sesosok figur dipandang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah bangsa yang didasari pada sifat dan kepribadian yang melekatnya. Pemilih loyal cenderung memberikan hak suaranya berdasarkan kesamaan pandangan, sifat dan ideologi yang dimiliki figurnya.

Menurut pribadi penulis, rasionalitas harus dijunjung di atas loyalitas. Dengan demikian, kita akan lebih terfokus pada visi-misi dan program capres mana yang lebih menguntungkan rakyat pada saat penjabatannya. Pemilih yang rasional tentu akan bisa mengetahui mana yang yang terbaik bagi bangsa ini karena pilihannya dilandaskan pada perhitungan yang bermanfaat.

Rasional dalam memilih akan menghindarkan kita dari kebutaan (blindness) pada calon presidennya. Figur yang semata-mata didukung berdasarkan sifat yang melekat tanpa diperhatikan program yang dimilikinya, tentu bisa menjadi sebuah kamuflase yang menyesatkan rakyat. Kita bisa kena tipu bahwa di masa mendatang ternyata apa yang dijanjikannya hanya omong kosong belaka. Ini mungkin terjadi karena kita tidak rasional dan jujur memilih seseorang yang kenyataannya bukan menjadi sosok pemimpin terbaik.

Sekarang, Pilpres 2009 adalah saat tepat untuk rakyat menentukan pilihan siapa yang tepat duduk di singgasana RI-1 dan RI-2 berdasarkan rasionalitasnya. Dengan mengedepankan rasionalitasnya, ini sebagai indikator pula bahwa bangsa ini telah semakin cerdas dalam berdemokrasi. Hari ini, marilah mencontreng dengan rasionalitas kita pada capres-cawapres demi Indonesia yang lebih baik.