DIASPORA IQBAL

Amazing Goa Gong..!

Tulisan kemarin puas menceritakan pengalaman menjelajahi Pantai-pantai di Pacitan dari Klayar sampai Teleng Ria. Saatnya sekarang tulisan akan menceritakan Goa Gong, goa termasyhur di Pacitan..

Meninggalkan kota Pacitan, kami bergegas ke Goa Gong ditemani gerimis rintik-rintik. Saatnya menikmati keindahan obyek yang menjadi identitas Pacitan dengan 1000 Goanya. Dari kota Pacitan, kami tempuh 45 menit dengan jalan Pacitan-Pringkuku-Kalak. Goa Gong terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Pacitan. Jalan menuju ke sana sudah mulus. Sebelum sampai ke Goa Gong, sebenarnya terdapat Goa Tabuhan. Namun, kami tak mampir karena hari sudah sore dan berpikir bahwa Goa Gong lebih masyhur. Jikalau anda dihadapkan pada satu pilihan, Goa Gong adalah rekomendasi utama.

Sesampai di Goa Gong, tiket yang harus dibayar adalah 4000 per orang. Mahal memang untuk ukuran obyek wisata tunggal. Namun, Anda tak patut menyesal karena seluruh penjuru dunia ini mengakui Goa Gong adalah salah satu goa tercantik di dunia. Benar-benar kebanggaan bagi Pacitan, salah satu obyek wisatanya mendapat pengakuan internasional.

Interior dalam Goa Gong yang luas dan ciamik...

Sebelum memasuki Goa Pacitan, anda melihat prasasti buatan yang menerangkan nama dua orang yang menemukan Goa Gong tahun 1924 dan delapan warga lainnya yang membuka goa untuk umum tahun 1995. Ketika masuk, urusan anda menyusuri goa ini, bukanlah perkara sulit karena telah dibangun tangga-tangga setapak dengan pagar besi di sisi-sisinya. Dibedakan jalur masuk dan jalur keluar. Memasuki bagian lebih dalam, Goa Gong ini dilengkapi dengan lampu warna-warni penambah dramatis ornamen-ornamen goa serta kipas angin yang membuat udara dalam goa tidak pengap.

Goa Gong memiliki keindahan stalaktit dan stalagmit yang lebih unggul dibanding goa-goa lain. Bentuknya pun lebih variatif. Anda yang melihatnya tak henti-hentinya akan berdecak kagum. Langka sekali, sebuah goa yang memiliki keindahan ornamen-ornamen seperti Goa Gong. Apalagi, kalau anda memasuki bagian yang lebih luas. Dari bagian atas, anda akan menyaksikan bagaimana alam ini dengan kekuatannya, menjadi pemahat yang menjadikan stalagtik-stalagmit beraneka ragam rupanya. Ada yang seperti patung manusia, hiasan kerang, dll.

Tak cukup itu, rasanya Anda belum seperti mengunjungi Goa Gong ini jika belum membuat bunyi seperti gong di dalam goa ini. Anda wajib mencoba untuk menepuk-nepuk stalaktit dan stalagmit dengan kepalan tangan. Jika anda menemukan ornamen yang pas, bunyi serupa gong akan keluar menggema di dalam ruangan goa. Dung.. dung.. dung..

Seperti tulang belulang manusia, hiii

Puas berkeliling di dalam Goa, kami pun berkehendak pulang. Hari sudah sore. Gerimis pun makin deras menghujami bumi kapur ini. Pukul 17.00 kawasan Goa Gong sudah sepi. Pedagang-pedagang cinderamata telah mengemas dagangan-dagangannya. Kami memutuskan pulang. Apalagi, Pacitan-Jogja masih jauh, masih 150an kilometer, masih sekitar 3 jam perjalanan.

Sementara hujan semakin deras, kami dengan sisa-sisa tenaga menembus jejalanan Pacitan yang berkelok-kelok. Rute kami pulang berbeda dengan rute berangkat. Kami memutuskan menuju Wonogiri-Solo karena cemas pada keheningan malam di perbukitan Kapur Gunung Kidul. Juga demi lebih mudah mencari makanan saat berbuka. Rasanya itu pilihan tepat. Kami pun berbuka di  daerah Karangjati, Wonogiri. Mie Ayam Bakso ditemani teh hangat memberi kekuatan untuk pulang ke Jogja.

Lalu, hujan tak sedikitpun bertanda akan reda. Kami melanjutkan perjalanan. Karangjati-Wonogiri-Krisak-Pedan-Klaten-Yogyakarta. Kami menemukan jalan pintas, tak harus menuju Solo terlebih dahulu. Sampailah di Jogja, pukul 20.17. Lelah tapi puas juga lega, akhirnya! Pacitan tertaklukkan! Pacitan benar-benar memuaskan…

Tulisan ini melanjutkan cerita perjalanan kemarin saat ke Pacitan..

Setelah Pantai Klayar di cerita sebelumnya, saatnya sekarang memulainya dari Pantai Watukarung.

Pantai Watukarung terletak di sebelah timur Pantai Klayar, sekitar 45 menit menempuhnya dengan motor. Pantai ini dekat dengan pemukiman penduduk, hanya berjarak tak sampai seratus meter. Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku nama desa itu. Desa Watukarung memberikan keunikan tersendiri bagi pantai ini. Desa tersebut tertata dengan rapi, bersih. Jalanan desa mulus dan saling bersimpang-simpang ria. Sepertinya kawasan ini diperuntukkan sebagai desa wisata pantai.

Eksotisme Pantai Watukarung.. @iqbal_kautsar

Putihnya hamparan pasir Pantai Watukarung dengan tenangnya ombak.. @iqbal_kautsar

Penghujung setapak tepat mengantarkan kami di bibir pantai. Pasir putih langsung menyambut kami. Batu karang pun di kejauhan menjadi hiasan pantai sekaligus pelindung pantai dari ombak-ombak Laut Selatan yang terkenal ganas. Tak heran satu keluarga-yang kami saksikan- nyaman menceburkan diri mereka ke laut, meski terik matahari membakar kulit. Kami hanya memandangi mereka, ikut senang rasanya.

Pantai-pantai kecil di Pantai Srau. @iqbal_kautsar

Bukit di atas pantai kecil kompleks Srau. @iqbal_kautsar

Hijaunya nyiur-nyiur di Pulau Srau. @iqbal_kautsar

Kalau boleh membandingkan, pantai Srau mirip dengan Pantai Krakal di Gunung Kidul. Hamparan pantai yang luas dengan pasir putihnya yang indah. Namun, sayangnya saat kami ke sana, pantai ini kotor dengan sampah-sampah yang berserakan. Jelas nilai keindahan pantai Srau berkurang. Mungkin ini juga salah satu aspek yang mempersamakannya dengan Pantai Krakal, yang sudah kini cukup kotor.

Pantai utama Srau.. Sayang kotor penuh sampah. @iqbal_kautsar

Kami sempat beristirahat cukup lama di gubuk-gubuk kecil yang berjejeran di pinggir pantai. Angin yang semilir berhembus menambah rasa istirahat makin terpuaskan. Mungkin, kalo anda berkunjung saat hari libur, gubuk-gubuk kecil ini adalah tempat yang pas untuk bermesraan dan juga bermesuman. Gubuk-gubuk itu adalah ‘surga’ bagi yang meminatinya. Namun, kami tak banyak menjumpai pemandangan ‘elok’ seperti itu.

Narsis ala Pacitan: Pantai Teleng Ria..

Waktu makin mendekati sore, kami harus melanjutkan perjalanan! Saatnya kami menuju Kota Pacitan, menuju pusat peradaban Pacitan. Sebelum memasuki Kota Pacitan, kami menyempatkan mampir dulu ke Pantai Teleng Ria. Kami lantas teringat dengan baliho di perbatasan Wonogiri (Jawa Tengah) – Pacitan (Jawa Timur). “Anda belum ke Pacitan, sebelum mampir ke Pantai Teleng Ria”. Membuktikan adagium narsis berbau agak sombong itu, kami harus merogoh kocek 5000 per orang dan 2000 untuk sepeda motor. Memang cukup mahal, tetapi tak ada salahnya mencoba. Urusan puas atau menyesal adalah urusan berikutnya.

Di pantai Teleng Ria, anda menjumpai sebuah pantai yang sangat luas dengan hamparan pasir coklat, bukan putih tapi tidak sampai kelabu. Pantai ini merupakan sebuah teluk yang juga merupakan persinggungan Kota Pacitan dengan Samudera Hindia. Teluk ini diapit bukit kapur yang panjang di kedua sisinya. Panorama ini menakjubkan ketika anda membayangkannya dengan pantai-pantai yang digunakan berjemur. Cocok sekali. Ombak ramah dan hamparan pasir yang sangat luas dan datar. Tinggal dilengkapi tempat-tempat berjemur dengan turis-turis asing berpakaian minim.

Pantai Teleng Ria, dari kejauhan tampak bukit "pintu gerbang" Pacitan. @iqbal_kautsar

Pantai Teleng Ria yang terhampar luas dan landai. @iqbal_kautsar

Pantai Teleng Ria dari sisi barat dekat pelabuhan nelayan.. @iqbal_kautsar

Pintu Masuk Kecil. @iqbal_kautsar

Pantai Teleng Ria ini dilengkapi pelabuhan nelayan yang ditempatkan khusus di sisi barat. Juga dilengkapi dengan fasilitas taman hiburan anak-anak, pusat oleh-oleh serta hotel dan kafe pantai. Kalau anda menyusur ke arah timur, anda akan menemukan kebun tanaman-tanaman yang dilindungi pemerintah. Dan, jalan baru saja diaspal, mulus.

Sayangnya pantai ini belum selesai disulap menjadi tempat pariwisata andalan Pacitan. Grand design besar ini masih menjadi idealitas yang membutuhkan banyak tambahan dana. Membutuhkan banyak investasi! Sayangnya, di berbagai sudut, beberapa wahana lapuk termakan zaman. Padahal, kalau grand design besar ini rampung, pantai ini dapat menjadi satu destinasi wisata tersohor, setidaknya di Jawa Timur.

Mendung mulai membayang di angkasa luas. Kami lekas tancap gas ke kota Pacitan. Rasanya kurang lengkap jauh-jauh ke Pacitan tanpa menyambangi kota ibukotanya. Pacitan hanyalah kota kecil, mungkin karena ‘terisolir’ dari pusat-pusat dan jalur-jalur peradaban Jawa. Kami menyempatkan mampir ke Masjid Agung Pacitan. Masjid ini sedang direnovasi. Jika diamati, arsitektur masjid ini sama sekali tidak berbau khas Jawa. Pertanyaan terbersit pada kami, mengapa? Arsitektur lebih seperti masjid-masjid Timur Tengah. 

Masjid Agung Pacitan. @iqbal_kautsar

"Monumen Alam Klayar!"

Pengunungan Seribu Wonogiri.

gerbang Museum Karst Dunia Wonogiri

Juga, tak ketinggalan, ‘menikmati’ prosesi berbahaya: di suatu tanjakan menikung, kami berpapasan head to head dengan bus ****** tepat di moncongnya, meski Alhamdulillah dapat menghindar sesaat itu juga. Selamatlah kami!

Setelah menempuh 2 jam dan 140 km, kami sampailah di Kabupaten Pacitan. Gerbang perbatasan menyebutkan demikian. Tak jauh dari titik itu kami pun berbelok jalan menuju Pantai Klayar-ada papan yang mengarahkannya. Jalan pada mulanya aspal mulus, setelah seperempat jam menempuh, jalanan berubah menjadi aspal berkelupas. Sial.

Anda tahu apa yang kami lakukan selama menikmati jeleknya jalan? Kami mengumpat pemerintah daerah! Kami memilih jalan tersebut karena terdapat papan arah yang baru. Anggap kami, papan yang baru berarti jalan baru. Jalan itu adalah jalan masuk utama menuju obyek. Sayang, papan itu hanya pencitraan saja. Manis di luar bukan berarti manis di dalam. Kami pun teringat dan mengaitkannya dengan presiden kita yang gagah dengan mengandalkan pencitraan. Anda taulah sendiri! Jangan-jangan pemerintah daerahnya sudah ketularan dengan penguasa negeri ini yang berasal dari Pacitan juga? Wallahu alam.

Di tengah jeleknya jalan yang seolah tanpa akhir, kami pun menemukan suatu lubang yang menganga dalam di kiri jalan. Kalau orang Jawa menyebutnya sebagai Luweng. Kami pun berhenti sejenak melihat luweng itu sekalian istirahat. Luweng itu begitu dalam. Tiba-tiba, ada masyarakat setempat yang datang memperingatkan kami supaya hati-hati. “Kalau mau lihat, jangan berdiri dekat-dekat dengan lubangnya. Sambil merayap di tepinya. Luweng ini dalamnya 120 meter. Jadi, gravitasinya sangat kuat. Nanti, kalau berdiri bisa jatuh” peringatnya.

Luweng Ombo, Kalak sekitar 100 meter dalamnya

"jangan berdiri di tepi mulut luweng!"

Kami pun tertarik bertanya-tanya tentang luweng ini. Namanya Luweng Ombo. Alamatnya di Desa Kalak, Kecamatan Donorejo, Pacitan. Luweng ini digunakan sebagai tempat pengibaran Merah putih saat peringatan 17 Agustus 2010 lalu yang disiarkan tunda oleh Metro TV. Luweng ini sering dijajal oleh peminat caving dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri. Hebat juga Luweng ini, padahal tak ada papan yang menyebutkannya sebagai obyek wisata. Hanya ada pendopo kecil sebagai hiasan. Bagi Anda yang suka tantangan, tertarik mencoba?

Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pantai Klayar. Sampai di Kalak, kami belok kanan, ada papan penunjuk arah pantai Klayak. Di Kalak, jalanan sudah mulus. Dari Kalak ke Klayar, jalanan aspal masih baru, bertaburi pasir-pasir kasar. Kami beranalisa, obyek-obyek wisata mendekati lebaran pasti akan dibenahi, termasuk jalan akses menuju ke sana. Ya, baguslah seperti itu daripada tidak sama sekali.

batu di tepi luweng Ombo..

Hamparan pasir putih Pantai Klayar

"berhiaskan batuan pipih.

Pantai yg berombak kencang vs berombak tenang..

Namun, itu adalah sebagian dari pesona Pantai Klayar. Dan, itu cukup biasa selayak pantai-pantai pasir putih di mana saja. Jika berjalan ke arah timur, anda akan menemukan sesuatu yang beda. Ya, anda akan bertemu dengan ombak laut yang ganas tetapi tetap dengan pasir putih yang mempesona. Itu tak terlepas karena ceruk yang diapit oleh bukit kapur di dua sisinya. Sisi pantai kecil itu sungguh berbeda dengan sisi pantai yang lebih lapang.

Menariknya, di bukit kapur sebelah kiri, Anda kan menyaksikan patung alam yang menakjubkan. Alam dengan kemegahannya membentuk ‘patung-patung’ itu. Kami pun sepakat naik ke batuan karang berkapur itu untuk meyaksikan lebih dekat simbol alam ini. Di atas bukit kapur ini, anda akan menyaksikan pemandangan lebih luas. Di kejauhan sebelah barat (kanan), anda akan melihat ujung bukit yang menjorok ke laut. Luar biasanya, bukit itu adalah tebing tegak yang di bawahnya ‘bolong’. Orang yang melihat akan berasosiasi pada jembatan-jembatan Venesia.

"derasnya ombak Klayar..

karang terapit di antara pantai yang berbeda sifat..

seperti robot..

Tak perlu jauh-jauh memandang ke seberang, di dekat tempat berpijak, Anda juga akan melihat sensasi tersendiri, yaitu pancuran yang timbul di celah-celah karang karena hempasan ombak menabrak karang. Kejadian ini memang tak berfrekuensi tetap, tergantung besarnya ombak yang menghempas batuan karang. Namun, itulah keindahannya. Kami mendekat dan tak disangka-sangka air memancur mengagetkan kami.

Puas mengagumi panorama pantai Klayar, kami beranjak pergi melanjutkan ke pantai berikutnya, Pantai Watukarung. Lagi-lagi, kami terkamuflase jejalanannya. Tadinya bagus, lalu buruk rupa. Namun, kali ini kami lebih sabar, apalagi sedang menikmati keagungan puasa.

patung-patung Klayar..

Mas Pras berjalan di atas batuan karang Klayar..

Gayus, simbol buruknya moralitas abdi rakyat. (nasional.news.viva.co.id)

Indonesia memang dikenal sebagai juaranya korupsi di dunia. Sudah bertahun-tahun Indonesia berperingkat terbawah sebagai negara terkorup di dunia dan seakan tak ada prospek beranjak dari keburukan ini. Terakhir, Transparency International Indonesia merilis peringkat indeks korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 berada pada posisi 111. Ini memang sangat memiriskan. Bangsa yang besar ini dipandang sangat ‘kotor’ akibat korupsinya yang merajalela. Ibu Pertiwi pasti menangis jika melihat anak bangsa saat ini sebagai juara korupsi.

Lantas, banyak orang berpikir bahwa korupsi yang sudah sedemikian parah ini dihubungkan dengan masalah moral. Akar permasalahan utama korupsi di Indonesia adalah moralitas bangsa yang bobrok, korup dan ambruk. Benarkah demikian? Pantaslah kita untuk mendiskusikannya agar kita tidak serta merta memercayai statement bahwa parahnya korupsi di Indonesia ini akibat moral bangsa yang buruk. Kita tidak boleh luruh hanya mengkambinghitamkan masalah moral sebagai penyebab suburnya korupsi di indonesia.

Sayangnya, begitu banyak terdengar upaya kampanye sederhana (soft campaigne), baik pemerintah, tokoh masyarakat, NGO/LSM, hingga tokoh-toko agama tentang seruan serta imbauan kepada masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak dan nilai-nilai moral yang selama ini dianggap biang terjadinya korupsi di Indonesia. Media yang digunakan beragam, mulai dari iklan TV, Koran, Majalah, Tabloid hingga pamflet dan selebaran, yang intinya adalah menekankan kepada masyarakat bahwa, “jika ingin korupsi dibasmi, maka perbaikilah moral dan akhlak dasar kita, sebab moral yang bobrok merupakan akar penyebab korupsi di Indonesia”.

Upaya tersebut tidaklah salah, tetapi sangat berpotensi keliru memandang persoalan secara objektif dan komprehensif. Bahkan kekhawatiran terbesar masyarakat adalah bisa saja upaya kampanye anti korupsi yang terus menerus menyudutkan masalah moral sebagai biang keladi menjamurnya korupsi, hanya dijadikan sebagai upaya “cuci tangan” dan “pengalihan isu” dari para pejabat korup. Kita perlu memandang masalah moralitas ini sangat rawan untuk dipermainkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya terlibat dalam korupsi. Bisa saja isu moralitas ini hanya sebagai upaya lempar batu sembunyi tangan.

Memandang korupsi sebagai masalah moral ini juga bisa menciptakan ketidakmampuan menguraikan jenis-jenis korupsi secara detail dan kegagalan menciptakan solusinya. Ada resistensi yang timbul karena rasa pesimistis berlebihan sebagai akibat kegagalan menguraikan kerumitan benang-benang korupsi. Ini karena masalah moral begitu luas dan cara penanganannya juga sangat luas. Jadi, tidak sekedar menangani penyebab dari satu aspek saja, lalu lantas masalah moral selesai dan korupsi pun punah.

Lantas, orang berpikir karena masalah moral maka yang harus dibenahi moral bangsa adalah lewat pendidikan yang bermoral. Ini jelas terlalu luas dan tidak langsung mengenai sasaran karena pendidikan lebih condong pada pembentukan karakter dasar. Dan, seringkali karakter itu takluk pada determinan lingkungan yang lebih mencerminkan kondisi yang sesuai pada realitas kekinian. Lingkungan mampu menciptakan pengaruh yang menjadikan orang yang dibentuk pendidikan larut dalam hegemoni lingkungan.

Menangani korupsi lewat pendidikan memang perlu, tetapi ini hanya pada proses penciptaan fundamental saja. Pendidikan yang menciptakan moralitas utama lebih disepakati sebagai upaya penanaman pondasi moral bahwa korupsi itu adalah tindakan laknat yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Sekaligus pendidikan moral ada untuk membangun benteng moral agar tidak terjebol oleh serangan biadab korupsi implisit maupun eksplisit. Namun demikian, moralitas yang dibentuk pendidikan tidak bisa digunakan sebagai tameng secara terus menerus untuk menghadang korupsi.

Masalah Sistem

Kita pasti hangat dengan ucapan Bang Napi dalam sebuah acara kriminal di salah satu stasiun televisi bahwa “Kejahatan tidak hanya terjadi karena dari niat pelakunya, tetapi karena adanya kesempatan”. Kalau diuraikan, dari pernyataan di atas asal korupsi adalah karena niat dan atau kesempatan. Secara sederhana, jika beracuan pada niat berarti yang menyebabkan korupsi adalah buruknya moralitas pelakunya. Sedangkan, jika merujuk pada kesempatan maka yang menciptakan korupsi adalah lingkungannya.

Untuk masalah moralitas sudah dijelaskan secara spesifik pada paragraf-paragraf sebelumnya. Adapun untuk keadaan lingkungan akan diterangkan saat ini dan seterusnya. Sejatinya, lingkungan memang sangat berkaitan dengan adanya sistem yang melingkupinya. Jikalau sistem yang ada itu buruk maka akan memungkinkan mencuat lingkungan yang buruk pula. Begitu pula, sebaliknya. Ada hubungan searah antara sistem dengan lingkungan.

Ketika kita mencermati kasus korupsi yang marak akhir-akhir ini, bisa dilihat bahwa sistem yang ada di birokrasi pemerintahan ‘kebobolan’ telak. Sistem mampu dikibuli oleh aparat-aparat yang ada di dalamnya maupun pihak-pihak luar yang ingin ‘mempermainkan’ sistem. Contoh yang paling kentara adalah kasus mafia pajak. Betapa sistem hukum perpajakan di Indonesia memberikan peluang bagi aparat pajak, kejaksaan, polisi untuk melakukan tindakan korup. Dari Gayus sendiri, jumlah dana yang terkorupsi adalah 28 miliar. Padahal, ‘Gayus-gayus” lain masih banyak yang berkeliaran dan menciptakan kerugian negara bertriliun-triliun rupiah. Entah dari jumlah yang dikorupsi ataupun dari nominal kasus yang dimenangkan pelanggar hukum.

Disadari atau tidak, Gayus-gayus ini bisa muncul bak jamur di musim hujan dikarenakan sistem memungkinkan untuk demikian. Banyak celah sistem yang mudah dimanfaatkan untuk bertindak korup. Sistem yang buruk ini lalu menciptakan lingkungan yang buruk. Jadinya, karena banyaknya pelaku-pelaku korup itu, lingkungan birokrasi pun ‘mendukung’ keburukan itu. Mungkin sampai ada anggapan bahwa “kalau tidak korupsi, maka susah untuk cepat kaya atau naik pangkat” di pemerintahan. Anggapan ini pun menjadi aksioma banyak orang untuk melakukan korupsi.

Kalau kita mendalami masalah sistem ini, praktik korupsi bukan sekedar pada tingkat pelaksanaan saja. Kita harus melihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem, sebagaimana kerangka sederhana dari sistem itu sendiri. Kalau dari perencanaan, kita bisa melihat salah satunya dari peraturan perundang-undangan. Undang-undang dan peraturan pemerintah apakah bisa menjadi alat untuk mengembangbiakkan korupsi. Jika iya, berarti dari tahap perencanaan terhadap sebuah sistem saja sudah menabur benih tumbuhnya pohon korupsi.

Kalau dalam tahap pelaksanaan sistem, jelas apa yang terjadi kebanyakan saat ini tentang kasus korupsi adalah karena pelaksanaan sistem yang kacau balau. Sistem sangat lemah sehingga memungkinkan koruptor bisa memanfaatkannya. Belum lagi, tumpang tindihnya sistem yang satu dengan yang lain. Tumpang tindih ini pun bisa sebagai ruang nyaman bagi koruptor untuk beraksi.

Dalam hal pengawasan sistem, ini juga merupakan bagian vital atas suburnya korupsi. Pengawasan yang lemah atas sistem jelas melonggarkan ruang bagi sosok seperti Gayus untuk mengotak-atik sistem sehingga bisa berkelindan dengan para pengemplang pajak. Para aparat hukum, karena tidak adanya pengawasan yang kuat, menjadikan mereka bisa mempermainkan aturan hukum yang seharusnya menjerat koruptor.

Indonesia bisa terus menjadi juara korupsi, karena sistem-sistem buruk dan lemah yang ada terus-menerus distatus quo-kan. Reformasi birokrasi memang sudah jalan, tetapi itu belum masuk ke tataran mindset birokrat. Apa gunanya sistem yang bagus, tetapi tidak diresapi oleh para obyeknya? Inilah mengapa sistem saat ini tidak berjalan dengan bagus, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Jika Indonesia ingin keluar dari lingkaran korupsi yang mematikan, pembenahan sistem secara komprehensif perlu dilakukan. Dan, sistem itu pun kemudian harus dijunjung tinggi oleh semua obyeknya sampai ter-mindset-kan.

Buku, pijakan untuk memperkuat budaya literasi mahasiswa

Secara awam, mahasiswa selalu identik dengan sematan kelompok yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Ini tidak salah karena kesempatan untuk memperoleh intelektualitas itu memang paling lapang dimiliki oleh para mahasiswa.

Kaum mahasiswa lah yang memiliki akses terluas untuk bercengkerama dengan hal-hal yang ilmiah. Dari aktivitas pembelajarannya di perguruan tinggi, mereka lah yang paling bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang terbangun atas teori dan asumsi. Kesempatan berinteraksi dengan akademisi dan pakar turut pula memperkokoh jiwa intelek mahasiswa. Ini lah yang menjadi alasan mengapa seseorang harus bangga ketika berhasil menyandang status mahasiswa karena terbukanya akses atas ilmu pengetahuan.

Tentunya sebuah kebanggaan tidak begitu saja ada tanpa adanya kewajiban yang menyertainya. Kebanggaan pasti berkorelasi pada tanggung jawab. Relasi yang dekat antara ilmu ini dengan tanggung jawabnya menelurkan sematan baru pada mahasiswa, yaitu sebagai agen perubahan. Tentu yang dimaksudkan sebagai perubahan ini adalah menjurus ke arah kemajuan bangsa yang beradab. Mahasiswa harus menanggung tanggung jawab yang besar atas kemajuan bangsanya karena di dadanya tersematkan sebutan agent of change, agen perubahan. Mahasiswa harus senantiasa mampu membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat.

Pemahaman untuk menjadi kaum intelektual dan agen perubahan tentunya tidak datang langsung sekejap saja. Perlu proses dan pengalaman yang panjang. Sosok intelektual perlu diasah dengan pembelajaran terus menerus tanpa henti untuk pelakunya, yaitu dalam hal ini mahasiswa. Namun, apakah setiap mahasiswa sudah mengetahui secara pasti bagaimana cara membentuk sifat intelek itu.

Sayangnya, untuk mendapatkan nutrisi intelektualitas ini, para mahasiswa belum paham betul pada pintu masuk utamanya. Tidak semua mahasiswa mafhum bahwa budaya literer sejatinya adalah inti untuk membentuk intelektualitas-nya. Padahal, budaya literer ini secara sederhana adalah kebiasaan seseorang atau masyarakat dalam bidang baca dan tulis. Bagi mahasiswa yang merupakan agen perubahan, budaya literer tentu adalah kawan akrabnya, sahabat sejatinya. Intelektualitas dan wawasan luas pasti berkorelasi positif. Oleh karena itu pembelajaran mahasiswa dengan berakar pada literasi mutlak dilakukan.

Budaya literer mahasiswa secara umum mencakup tiga poin utama yaitu, budaya untuk membaca, berdiskusi dan menulis. Tiga poin ini harusnya berjalan dengan beriringan dan kait mengait agar pembelajaran mahasiswa dapat dilaksanakan secara komprehensif, tidak terpisah-pisah atau parsial.

Untuk menggambarkan alur budaya literer ini mungkin bisa dijelaskan pada pemahaman masing-masing poinnya. Pertama, budaya literer dibangun berlandasakan budaya membaca. Tentunya, seorang mahasiswa agar bisa mengetahui suatu masalah adalah bermula dari membaca. Budaya membaca pada mahasiswa dan masyarakat Indonesia memang belumlah seintensif negara maju. Padahal, fasilitas insfrastruktur baca yang disediakan kampus dan pemerintah sudah lumayan banyak. Oleh karena itu, perlu gerakan masif untuk menggalakkan kesadaran budaya baca ini.

Berikutnya adalah budaya diskusi. Diskusi memang adalah budaya lisan, tetapi keberadaan diskusi ini mau tidak mau akan mendorong kita untuk membaca buku lebih banyak demi menunjang materi dan pengetahuan atas diskusi itu. Akhirnya budaya baca mahasiswa pun bisa terangkat jikalau budaya diskusi mahasiswa menjamur di kampus.

Poin terakhir adalah budaya menulis. Jujur saja, inilah yang paling memprihatinkan dari mahasiswa Indonesia dan mungkin juga di FEB UGM ini. Hasrat mahasiswa menuliskan ide pikiran selain berhamba untuk tugas masihlah rendah. Padahal, kemajuan peradaban suatu bangsa dapat tercapai karena masyarakatnya gemar untuk menggoreskan buah pikirannya dalam bentuk tulisan. Pikiran yang terekam dalam tulisan akan abadi sepanjang zaman. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan tentu harus menjadi inisiator tradisi menulis ini.

Harapannya, melihat dunia dewasa ini yang semakin kompetitif, tentu dibutuhkan upaya untuk memenangi persaingan global ini. Syarat utama agar suatu negara bisa menang adalah kemampuan masyarakatnya untuk berliterasi diperkuat. Pun juga dengan mahasiswanya. Sebagai agen perubahan yang intelek, sudah sepantasnya budaya literer ini secara masif dibudayakan oleh mahasiswa. Demi indonesia yang lebih beradab, kaum mahasiswa harus lapar membaca, gencar berdiskusi dan gemar menulis.

Polisi memukul mahasiswa (merdeka.com)

Sejatinya, kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara permanen dan mencukupi rasa keadilan pihak yang bertikai. Penyelesaian dengan kekerasan hanya akan menyimpan dan melahirkan kekerasan dan dendam. Kekerasan demi kekerasan akan bertali-temali membentuk apa yang dinamakan sebagai lingkaran kekerasan. Menurut Michael Crosby (1996), lingkaran kekerasan merupakan buah dari setiap paksaan yang mengakibatkan luka. Inilah yang selalu timbul dari penggusuran dengan berkedok kekerasan.

Namun, mengapa kekekerasan dipilih pemerintah melalui aparatnya sebagai upaya untuk ‘merebut’ tanah dari warga? Padahal, kekerasan tak pernah bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Mungkin, metodenya yang murah, mudah dan praktis, apalagi didukung ‘alat-alat penertiban’ dengan berlandasakan pada peraturan hukum legal formal. Inilah yang membuat pemerintah daerah menggunakan kekerasan sebagai favorit melakukan penggusuran.

Jika jumlah warga yang digusur hanya sedikit, penggusuran akan berlangsung lancar karena perlawanan warga akan mudah dimentahkan. Sebaliknya, jika jumlah warga yang digusur cukup banyak, aparat negara akan dikerahkan secara banyak pula. Seringkali pada titik ini, terjadi perang antara aparat dengan warga. Satpol PP menjadi garda terdepan pemerintah untuk dibenturkan dengan rakyat.

Aparat dengan dipersenjatai pentung, gas air mata, dll menyerang warga untuk meredam perlawanan mereka. Di sisi lain, warga tak tinggal diam mencoba mengusir aparat dengan batu, senjata tajam, bahkan bom molotov. Korban pun berjatuhan, bahkan sampai ada yang meninggal. Negara lebih banyak menjadi pemenang karena didukung ‘senjata’ yang lebih lengkap, baik senjata fisik maupun senjata hukum.

Padahal, masih ada cara-cara dialogis yang damai dan lebih bijak untuk menyelesaikan masalah. Dan, Pemerintah berargumen sudah melakukan dialog sebelum dilakukan penggusuran. Namun, seringkali cara-cara dialogis mentah di tengah jalan karena masing-masing pihak tidak bersabar. Adalah pemerintah lah yang kebanyakan berinisiasi menghentikan proses dialog. Entahlah alasannya, karena ‘keburu’ proyeknya akan dilaksanakan, karena sudah ada payung hukumnya, atau entah alasan lain. Eksekusi penggusuran dilihatnya sebagai cara terbaik mengakhiri kemandegan dialog

Apa yang dipertontonkan dalam Kasus Priuk kemarin bisa sebagai bukti bahwa negara seolah telah kehilangan kecintaannya kepada rakyatnya. Rakyat dipandang sebagai penghalang berlangsungnya pembangunan. Pemerintah menggusur dengan kekerasan atas nama demi pembangunan. Bukankah hakikat pembangunan adalah menyejahterakan rakyat, bukan menyejahterakan segelintir orang tertentu?

Jika seperti ini paradigmanya bahwa kekerasan dibutuhkan untuk berlangsungnya pembangunan, ini adalah masalah besar. Pembangunan yang ada hanyalah pembangunan fisik yang penuh kamuflase kebusukan. Jikalau memang pembangunan sangat dibutuhkan, janganlah ditinjau dari aspek hukum dan ekonomi saja yang rawan korup. Tengoklah pula aspek sosial budaya dari masyarakat yang digusur. Mereka akan merasa di-’wong’-kan jika aspek sosial budaya masyarakat yang dijadikan pertimbangan utama. Bukan yang terjadi sebaliknya.

Jangan sampai kekerasan aparat negara ini menjadikan negara, kata filsuf Friederich Wilhem Nierzsche, tidak lebih sebagai monster yang paling dingin dari yang terdingin, karena hidup dengan mencuri, me­nyedot, dan membasmi harta kekayaan warganya dengan berbagai alasan. Warga menjadi bukan saja terkooptasi secara politis, tetapi juga psikologis, sosiologis, dan ekonomis, sehingga kian banyak warga yang termarjinalkan.

Jurnalisme warga mulai ramai dikenal publik

Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berefek gigantik pada bagaimana suatu berita timbul dan menyebar dari satu pihak kepada pihak lain. Masyarakat di suatu tempat mampu secara cepat dan tepat mendapatkan informasi dari masyarakat lain sekalipun terpisah jarak yang jauh. Pun, suatu masyarakat dapat dengan cekatan menyebarkan informasi dalam hitungan detik berdiaspora ke seluruh dunia. Kenyataan ini semakin ‘menggila’ apalagi setelah akses internet bisa dengan mudah dan murah kita peroleh.

Perubahan fenomenal ini memproduksi perubahan pula pada bidang jurnalistik. Lompatan besar pada bidang informasi melahirkan percabangan baru pada jurnalisme. Adalah jurnalisme warga atau citizen journalism yang menjadi ranting baru pada pohon jurnalisme sebagai resultan dari kemajuan informasi. Sesuai dengan namanya, jurnalisme warga adalah jurnalisme yang timbul karena inisiasi aktif dari warga masyarakat. Menurut Shayne Bowman dan Chris Willis, jurnalisme warga adalah kegiatan atau tindakan warga memainkan peran aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyebaran berita dan informasi.

Salah satu ide awal jurnalisme warga adalah setiap orang tanpa latar belakang jurnalistik pun mampu menyampaikan fakta berita kepada khalayak ramai. Ini berangkat dari kenyataan seorang wartawan yang tidak selalu dapat hadir dan berkemungkinan telat dalam sebuah momen peristiwa, kecuali ia partisipan, ketimbang warga yang melihat dan merasakannya secara langsung. Di sini, warga yang merasakan momen secara langsung pasti lebih cepat dan akurat menjadi pewarta informasi dibanding wartawan yang mungkin mengutip dari sumber pelaku kejadian atau mendapat informasi belakangan. Seperti halnya hakikat informasi, semakin cepat informasi diungkapkan, semakin tinggi nilai informasi tersebut untuk diterima khalayak luas.

Tak ada yang sangsi ketika kasus teror bom Mumbay, India beberapa tahun lalu bisa tersebar secara cepat ke seluruh dunia dalam hitungan kurang dari sepuluh menit. Ini berkat informasi yang berpokok dari jurnalisme warga. Ada seorang profesor Harvard yang dengan cepat menginformasikan perristiwa terorisme ke masyarakat luas lewat tulisan di blog pribadinya, sesaat setelah teroris menyerang dan menguasai hotel tempat ia berada saat itu. Wartawan dan jurnalis mainstream baru datang berjeda 1 jam kemudian. Hebatnya, profesor itu yang juga sebagai sandera teroris, memberitakan secara real-time tentang bagaimana kondisi yang dialaminya dari dalam hotel itu. Wartawan domestik dan internasional yang datang langsung ke tempat kejadian hanya dapat memberitakan dari luar gedung dan dari jarak yang cukup jauh karena terblokade polisi.

Tak bisa dipungkiri, jurnalisme warga kini tumbuh bak cendawan di musim hujan beriringan dengan semakin luasnya jaringan internet ke seluruh penjuru dunia. Peralatan dan gadget yang mempermudah dan mempercepat koneksi seseorang dengan internet dimanapun dan kapanpun ia berada kian hari kian variatif dan canggih. Arus komunikasi dan informasi pun menjadi tak berjarak dan berjeda lagi. Secara otomatis, pun jurnalisme warga bergerak dan berakselerasi dengan percepatan luar biasa. Semua orang telah secara bebas mewartakan apa yang dialaminya, disukainya, dibencinya maupun diinginkannya kepada publik.

Tak ayal, kontroversi atas jurnalisme warga, terutama atas kesahihan informasi yang diwartakan, menjadi bahan perbincangan serius yang menyeruak pada kalangan jurnalis profesional. Jurnalis beranggapan bahwa kaidah dalam penginformasian berita yang baik dan benar harus sesuai dengan teknik dan kode etik reportase berita. Ini lah yang tidak bisa dipenuhi oleh setiap jurnalis warga. Tentunya, kredibilitas berita yang buruk dari jurnalisme warga dapat merusak citra jurnalistik secara keseluruhan yang selama ini telah dibangun para jurnalis profesional.

Selain itu, jurnalisme warga rawan sekali dimanfaatkan sebagai cara untuk memfitnah ataupun mendiskreditkan pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Atau juga bisa merupakan pencitraan fiktif yang berlebihan kepada atau oleh suatu pihak dengan bertopeng maksud tertentu . Kerentanan ini menjadikan jurnalisme warga identik dengan ketidaksesuaian dengan fakta yang terjadi dan tindakan yang manipulatif. Akhirnya, ini mendorong banyak pihak berdebat untuk merumuskan kembali apa itu jurnalisme warga.

Namun, menurut hemat penulis, jurnalisme warga tetaplah sebagai langkah positif dalam bidang jurnalistik. Kontroversi yang ada bisa dieliminasi dengan melakukan cross-check dengan berita-berita yang mengangkat isu terkait. Biasanya dalam jurnalisme warga, tak hanya seseorang yang mewartakan suatu peristiwa. Inilah yang bisa menjadi check and balance dari suatu berita yang dihasilkan dari jurnalisme warga. Ketidakbenaran berita dapat dicegah dengan melandasi pada berita yang telah terverifikasi oleh pewarta lainnya.

Jurnalisme warga berpeluang luas untuk tumbuh subur di semua kalangan. Konsep yang mudah, bebas dan fleksibel menstimulus setiap orang memberitakan apa yang ia lihat, alami, rasakan dan inginkan. Timbul lah tulisan-tulisan warga berbasiskan jurnalisme warga pada websites maupun blog pribadinya. Kini menjadi semacam kegandrungan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ranah jurnalisme warga pada blog atau website pribadinya, tidak ‘melulu’ bercerita berupa curahan hati saja. Bagusnya, informasi yang diutarakan pun memiliki kekuatan yang informatif bagi khalayak ramai selayaknya informasi dari media mainstream .

Kemudian lahirlah berbagai media yang memfasilitasi jurnalisme warga. Situs ohmynews.com dari Korea Selatan merupakan situs terbesar dan terkenal yang memfasilitasi besarnya kekuatan dari jurnalisme warga ini. Situs tersebut hidup dari tulisan-tulisan kontributor bebas yang menyebar tak terikat dari seluruh penjuru dunia. Pun, jurnalisme warga telah berhasil ‘memaksa’ media mainstream untuk memasukkan jurnalisme warga sebagai bagian dari hegemoninya dalam pemberitaan informasi. Contohnya, KOMPAS menyediakan ruang luas bagi jurnalisme warga dengan porsi khusus di situsnya. Begitu juga dengan media-media lainnya, baik dalam negeri seperti Media Indonesia.com maupun internasional seperti CNN dengan iReport.org, yang telah ‘terbuka’ dengan jurnalisme warga walaupun masih terbatas.

Sekarang kaitannya dengan mahasiswa, akselerasi jurnalisme warga pun mestinya tak bisa menafikan terhadap eksistensi mahasiswa. Jurnalisme warga adalah bejana dan jalan untuk semangat dan harapan baru atas intelektualitas yang selama ini kuat melekat pada diri mahasiswa. Jurnalisme warga juga memberikan peluang atas sarana mahasiswa untuk berinteraksi dalam realita. Kenyataan ini tak terlepas sebagai buah ‘dukungan’ dari kampus dengan fasilitas-fasilitasnya yang sarat dengan teknologi informasi. Akses yang luar biasa terhadap internet di lingkungan kampus tentu sangat berguna demi mendukung setiap mahasiswa untuk ikut serta dalam jurnalisme warga.

Tidak ada alasan yang memberatkan lagi bagi mahasiswa untuk mengekspresikan keintelektualitasnya dalam ranah maya. Kini tidak zamannya lagi mahasiswa hanya menjadi konsumen informasi, tetapi kini wajib berposisi sebagai produsen informasi. Jurnalisme warga dalam tatanan mahasiswa layak sekali untuk dilaksanakan karena pula sebagai senjata untuk menerobos celah-celah pengekangan penguasa. Jurnalisme warga di dunia maya merupakan ruang yang sangat terbuka bagi mahasiswa untuk tetap bersetia dengan nalar kritisnya dalam mencermati segala fakta. Kita pun sebagai mahasiswa tak percuma lagi diperdaya oleh informasi, yaitu dengan menjadi partisipan aktif dalam jurnalisme warga. Mau kah mahasiswa aktif berjurnalisme warga?

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tepatnya rukun ke 5, yang pastinya menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya. Allah SWT melalui agama-Nya, yaitu dienul Islam, telah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan kewajiban membayar zakat, sekaligus juga memerintahkan untuk mengelola zakat itu secara baik.

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan (habluminallah) tetapi zakat memiliki dimensi kemanusiaan (habluminannaas) yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, yaitu: saling tolong-menolong antar sesama manusia, dibangun di atas nilai- nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukan lah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, melainkan kehidupan dunia dan akhirat sama-sama menjadi tujuannya. Bagi Islam, zakat adalah tool pembangun umat manusia.

Dalam pembahasan zakat, biasanya diikatkan juga dengan infak dan shadaqah sehingga timbul istilah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Tuntunan agar setiap umat Islam berzakat, infaq dan shadaqah telah banyak difirmankan oleh Allah dalam Al Quran. Ada beberapa ayat Alqur’an yang berisi perintah dan anjuran untuk berzakat, infaq dan shadaqah, yaitu: Surat Al Baqarah 245, 261-263, 271, dan 274, Al Hadiid 11 dan 18, Al Muzammiil 20, Ali Imran 134, Saba’ 39, dan At-Taghabun 16-17.

Tidak hanya itu, umat Islam juga diperintahkan Allah untuk mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pengelolaan ZIS wajib dilakukan agar dalam penarikan dan pendistribusiannya tepat sasaran dan sesuai dengan aqidah Islam. Adapun perintah untuk mengelola ZIS ini sejalan seperti apa yang difirmankan Allah dalam Surat At-Taubah 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat iru kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesunguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.“

Potensi Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta orang. Persentase penduduk yang memeluk Islam adalah kurang lebih 85% dari total penduduk Indonesia. Jadi, jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang. Dengan jumlah penduduk muslim sebesar itu, tentu sangat berpeluang sekali kebermanfaatan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya pembangunan bangsa secara umum dan upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam secara khusus. Apalagi dengan naiknya pendapatan perkapita yang pada tahun 2008 telah mencapai $2400. Tentu potensi zakat sangatlah besar bagi bangsa Indonesia.

Melihat keadaan penduduk Indonesia yang demikian, zakat bisa menumbuhkan asa dan harapan yang besar bagi kelancaran pembangunan. Diperkirakan potensi zakat Indonesia tahun 2008 sebesar Rp 19 Triliun. Subhanallah! Angka itu pun belum termasuk dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Jika digabung bahkan bisa mencapai angka fantastis sebesar ratusan triliunan rupiah. Potensi yang sangat besar ini jika termanfaatkan secara benar tentu akan bisa melepaskan bangsa ini dari jerat utang pembangunan yang malah memiskinkan rakyat. Jumlah zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang terkumpul bahkan berpotensi menjadi sumber utama pembangunan bangsa setelah pajak.

Namun, pada realitas sekarang, jumlah zakat yang terkumpul secara nasional masih kurang dari 2,5 persen alias hanya sebesar Rp 900 miliar rupiah per tahun (Antara, 2/3/2009). Kenyataan ini berarti menunjukkan bahwa potensi zakat masihlah belum tergarap dengan maksimal. Namun, ini juga bisa berarti bahwa rendahnya nilai zakat adalah juga karena masih rendahnya kesadaran para muzakki (wajib mengeluakan zakat) menunaikan rukun zakat ini, terutama lewat lembaga pengelola zakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi zakat untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyejahteraan umat Islam masih sangat terbuka luas. Upaya penanaman kesadaran muzaki untuk berzakat di lembaga pengelola zakat harus terus intensif digalakkan. Di sisi lain lembaga pengelolaan zakat yang menampung dan mendistribusikan zakat juga harus diupayakan keberadaan dan fungsinya secara menyeluruh. Peran pendukung majunya pengelola zakat juga wajib menjadi pemikiran dan upaya bersama, baik itu dari pemerintah, ulama, lembaga zakat itu sendiri, masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang terkait seperti IAI.

Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, tidak hanya didasarkan pada pengertian istilah zakat semata. Zakat dalam Al-Quran memiliki dua pengertian. Zakat sebagai kata kerja diartikan membersihkan hati atau jiwa. Di lain pihak, zakat juga berarti tumbuh dan menumbuhkan, yang bisa diartikan sebaai menumbuhkan kemanusiaan. Jadi, dengan zakat, martabat seseorang yang rendah atau merosot karena kemiskinan dapat dinaikkan.

Yang terkait dengan potensi zakat untuk didayagunakan untuk kesejahteraan umat adalah pengertian yang kedua, yaitu sebagai penumbuh rasa kemanusiaan yang berkorelasi pada tool untuk menghilangkan kemiskinan. Namun, apakah pengertian itu secara otomatis akan menghilangkan kemiskinan? Bagaimana bisa terjadi? Jika seseorang itu miskin, lalu diberi zakat, sadaqah ataupun infaq, apa lantas ia akan terentas dengan sendirinya dari belenggu kemiskinan? Pertanyaan itu bisa mengarahkan bahwa sesungguhnya dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat itu perlu penjelasan rasional, yaitu tidak semata-mata bersifat dogmatis bahwa zakat dalam perspektif agama langsung mengentaskan kemiskinan.

Upaya kajian dan pemikiran strategis untuk memunculkan langkah revolusioner terhadap pengentasan kemiskinan melalui zakat harus selalu digalakkan. Salah satu langkah strategis itu adalah dengan menggiatkan adanya lembaga pengelola zakat yang dikelola dengan cara yang bagus. Dalam lembaga pengelola zakat itu perlu ada manajemen yang baik dan sistematis sehingga memungkinkan tercapainya hakikat dari zakat itu sebagai pemberantas kemiskinan. Singkatnya, untuk mencerabut akar-akar kemiskinan demi lancarnya pembangunan bangsa, harus dicapai dengan lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen yang handal.

Badan/ Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (lAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu: UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI no 381 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga Amil Zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial-kemasyarakatan. Lembaga-lembaga itu seperti: LAZIS NU, Dompet Dhuafa Republika dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kondisi yang sangat bagus demi menciptakan pertumbuhan zakat sebagai alat pemberdayaan umat.

Namun, untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan.

Oleh karena itu zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi/ lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun, tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menangguk profit. Dengan demikian, sistem manajerial dalam lembaga penyalur zakat beda dengan badan usaha pada umumnya. Sistem manajemen itu dapat dilihat secara umum lewat struktur organisasi pengelola zakat, yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Pengelola Zakat

Dengan mencermati struktur tersebut, ini berarti lembaga pengelola zakat sudah seperti layaknya badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang rapi. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan bisa terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat.

Penutup

Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat sudah selayaknya berbenah diri menyesuaikan perkembangan zaman. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan mekanisme manajemen yang sistematis. Ini sangat penting agar zakat-zakat dari masyarakat tidak sertamerta hanya disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, akan tetapi perlu dikelola dan diimplementasikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat Islam, misalkan sebagai modal kerja usaha dan pembangunan infrastruktur yang bisa termanfaatkan oleh banyak orang.

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. Akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini.

Jika masyarakat sudah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terjadi masifikasi aktivitas berzakat pada semua rakyat Indonesia. Potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah ini pun akan terwadahi dalam lembaga pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pembangunan di Indonesia pun akan dapat semakin maju dan giat dengan adanya keintesifan masyarakat untuk berzakat lewat lembaga pengelola zakat. Zakat untuk pembangunan umat adalah sebuah urgensi yang harus segera dimanfaatkan.

Zaman telah berubah. Sekarang segala hal telah mengalami perubahan orientasi menuju industrialisasi dan komersialisasi. Kapital menjadi unsur yang yang tak terelakkan pada segala bidang kehidupan, tak terkecuali dalam ranah pers dan media. Kapital sendiri dapat menjamah dunia pers karena sebagai imbas dari globalisasi yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi masyarakat. Bagi insan pers, kapitalisasi media merupakan ancaman yang nyata terhadap hakikat pers sebagai penyuara kebenaran. Idealisme yang selalu menjadi identititas kebanggaan pers kini pun nyaris terlupakan dan ironisnya hanya tinggal dimiliki segelintir orang saja.

Tokoh Pers Indonesia, Rosihan Anwar, pernah menyatakan bahwa idealisme pers sekarang sudah berada pada tahap sekarat. Artinya pers saat ini bukan lagi sebagai pers perjuangan yang membela kepentingan rakyat kecil tetapi sudah menjadi pers kapitalis, milik para pemodal dan pebisnis. Industri pers sudah dikuasai, dimiliki, dan dikendalikan oleh para pemodal dan pebisnis besar sehingga industri pers sudah menjadi industri komersial untuk mencari keuntungan dan kepentingan ekonomi belaka.

Pantas kita cermati, dunia pers sekarang telah menyimpang dari apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Secara internal, pers saat ini, selain lebih banyak bekerja untuk kepentingan para pemodal dengan mencari keuntungan, juga dikelola dengan cara-cara komersial yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Industri pers sekarang terutama media penyiaran tidak peduli lagi dengan kualitas penyampaian, demikian juga media cetak tidak lagi peduli dengan kualitas pemberitaan. Media-media pers lebih banyak memperhatikan rating dan berapa banyak oplah koran yang terjual.

Selain itu, media telah beranalogi kepada struktur pasar. Hal ini bermakna bahwa jurnalis tidak lebih sekadar sebagai buruh yang bekerja bagi pemilik modal. Ketika jurnalis berperan sebagai buruh, maka yang paling menentukan kehidupannya adalah kalangan pemilik modal. Dan, karena jurnalis sudah disesaki oleh berbagai perhitungan yang bercorak kapitalistik, maka jurnalis dalam melihat dan memberlakukan masyarakat pun tidak lebih sebagai sasaran pasar (target market).

Masyarakat pun diposisikan sebagai konsumen dengan perhitungan jurnalisme yang bernyawa pada "berikan pada konsumen apa yang mereka inginkan" (give they, consumer, what they want), dan bukan pada semangat "berikan pada publik apa yang mereka butuhkan" (give the public what they need). Jika masyarakat telah ditempatkan sebagai konsumen, dan bukan publik, maka apa yang dinamakan sebagai misi jurnalis untuk mencerdaskan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat pun, akan tinggal sebagai memori masa silam yang manis untuk dilupakan. Jurnalis pun tidak mampu mengelak untuk berperan sebagai produsen pemberitaan yang telah berlaku sebagai komoditas.

Lantas, siapa yang paling diuntungkan dalam kehidupan pers yang sepenuhnya ditentukan oleh struktur kekuasaan pasar? Sekali lagi, para pemilik modal! Kalangan penguasa ini jelas tidak sudi untuk disebut sebagai kaum kapitalis, karena memiliki makna yang sedemikian peyoratif. Mereka lebih senang dan merasa terhormat untuk diberi julukan sebagai investor atau pelaku bisnis. Perhitungan yang digenggam oleh pemilik modal itu seolah-olah hanya sebatas pada penumpukan modal (accumulation of capital) serta mengeruk keuntungan secara maksimal (maximizing profits).

Dalam ranah penyampaian opini publik, para pemilik modal pula lah yang menjadi penentu untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan bisnis mereka sendiri. Sehingga, apa pun yang diopinikan oleh kalangan pemilik modal seakan-akan menjadi cerminan yang sempurna dari berbagai aspirasi masyarakat. Dalam lingkup persoalan ini, Jurgen Habermas sudah memberikan sinyalemen, yaitu ketika pers menjadi sedemikian tergantung pada periklanan komersial dan dukungan permodalan, perhitungan-perhitungan ekonomis pun menjadi hal yang paling dipertimbangkan. Ini berarti kalangan individual yang mampu mengontrol kapital lah yang akan menentukan opini publik.

Pers sebagai ruang publik (public sphere) bagi keberlangsungan interaksi dan pertarungan gagasan yang bebas dari dominasi penguasa untuk menghasilkan opini publik yang sejati, ternyata, sudah digerogoti oleh para pemodal itu sendiri. Hebatnya, kalangan penguasa bisnis ini tidak berwajah sebengis penguasa negara, karena mereka melakukannya secara halus (subtle) dengan mekanisme kepemimpinan moral dan intelektual (hegemoni). Inilah yang menjadi keuntungan menjadi penguasa media karena bisa menjadi penguasa opini publik.

Contoh yang nyata dalam penggiringan opini publik pada satu kepentingan adalah terkait dalam kasus runtuhnya WTC. Seluruh dunia dibombardir dengan pemberitaan media massa dunia yang menyatakan Osama bin Ladin adalah dalang serangan teroris WTC. Akibatnya, sosok Osama pun dicap jelas sebagai buruan nomor wahid Amerika padahal dugaan seperti itu belum dapat dibuktikan kesahihannya.

Pada kasus dalam negeri, kasus Bom Bali adalah contoh di mana media massa cenderung membentuk opini yang hanya menguntungkan sepihak saja. Padahal pemberitaan yang benar adalah pemberitaan yang berkeadilan dan independen. Media massa, baik lokal maupun nasional bahkan internasional, secara serempak menuding Amrozi cs sebagai dalang Bom Bali I. Tak berimbang dengan informasi yang menunjukkan keanehan persidangan yang terjadi pada mereka maupun informasi yang menunjukkan bahwa banyak pakar yang tak percaya kalau Amrozi cs pelaku Bom Bali I sebenarnya.

Fakta empiris menunjukkan, objektivitas media massa merupakan hal yang nisbi, malah fakta berbicara bahwa setiap media massa, baik cetak maupun elektronik, mempunyai visi dan misi tersendiri yang mempengaruhi pemberitaan di media massa tersebut. Visi dan misi setiap media massa, yang tentu dibuat oleh pemilik media massa tersebut, acapkali terpengaruh oleh satu ideologi tertentu. Media massa kemudian dijadikan corong untuk menanamkan ideologi tersebut di masyarakat melalui pemberitaan atau wacana yang dikembangkan dari sudut pandang ideologi tersebut.

Kembali ke jalan yang benar

Disadari atau tidak, pada era modern ini di mana berita telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, media informasi tumbuh menjadi lahan penghidupan yang dilirik dan digeluti banyak orang. Media-media baru banyak didirikan baik itu dalam skala kecil atau besar, berorientasi idealistis atau profit, bertujuan pencitraan atau independensi informasi, maupun menjadi alat kuasa atau pengkritik pemerintah. Kuantitas media sangat banyak dan beragam jenisnya dan tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.

Dari data Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat, per Juni 2008 terdapat 1.008 penerbit media cetak di seluruh Indonesia. Itu pun dari yang terdaftar. Belum lagi kuantitas media televisi yang mencapai belasan kanal. Hal demikian tentu menimbulkan persaingan yang sangat ketat dari para pelaku media. Oleh karena itu, suatu media cetak mau tidak mau membutuhkan banyak modal agar dapat bersaing menjadi yang terbaik di hati masyarakat. Tentu kita tidak mengharapkan adanya kebangkrutan media massa yang berimbas pada pemutusan kerja karyawannya.

Dunia pers tidak akan mampu menghindar lagi menuju pers yang komersil karena realita peradaban memang telah bergeser ke arah modernitas yang menjurus industrialisasi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyikapi kondisi tersebut sejalan dengan konsep idealisme yang menjadi roh murni pers. Perubahan posisional pers di atas jelas merupakan sebuah tantangan besar, yang apabila tidak disikapi dengan hati-hati, maka eksistensi pers bisa terjebak dalam komersialisme yang melupakan idealismenya.

Oleh karena itu, kita perlu mewacanakan sebuah paradigma baru atas jagat pers. Suatu pers yang hidup di era modern harus memadukan antara idealisme dengan modal. Idealisme tanpa uang tidak akan jalan demikian juga uang tanpa idealisme akan tanpa arah. Pers yang kuat adalah pers yang memiliki idealisme dengan kapital yang kuat pula. Maksudnya, idealismenya pers sebagai entitas yang bekerja untuk kepentingan umum (publik) tidak terintervensi lagi dengan mindset bekerja untuk pelaku bisnis. Singkatnya, pers adalah pelayan publik bukan pelayan individu, golongan bahkan pemerintah.

Karena fungsinya adalah pelayan publik atau masyarakat, maka sudah seharusnya pers kembali menjalankan fungsi-fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (fungsi pers dalam pasal 3 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers). Fungsi-fungsi itu tentu harus dijalankan tidak lagi dengan berkiblat pada permintaan pemilik modal yang hanya profit-oriented , tetapi sungguh-sungguh ditekankan pada usaha pencerdasan dan peningkatan mutu masyarakat selaku obyek tujuan pengabdian pers.

*) Dibawakan dalam diskusi HMI Komisariat Ekonomi UGM, 4 Maret 2010